Follow
Politikus PDIP sebut SBY pernah takut KPK jadi lembaga superbody
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersikukuh revisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap dilanjutkan.
Keterbukaan untuk mengevaluasi kembali pasal yang dinilai melemahkan KPK menjadi optimisme PDIP jika banyak kalangan sebentar lagi akan sependapat dengan partainya.
"Lho ini kan masih draf. Masih belum apa-apa," kata politikus PDIP, Hendrawan Supratikno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Bagaimana KPK menyelidiki TPPU SYL? 'Ya sangat sangat dimungkinkan ketika terpenuhi unsur kesengajaan. Turut menikmati dari hasil kejahatan yang itu nanti terbukti terlebih dahulu kejahatan korupsinya,' ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (2/5). Ali menjelaskan apabila seorang penyelenggara negara, dalam hal ini adalah SYL menerima suap atau gratifikasi bahkan pemerasan jabatan. Sementara hasilnya menjadi nilai yang dapat dinikmati.Alhasil semua orang yang terlibat baik diri sendiri bisa disangkakan dengan TPPU.'Kalau TPPU ini ada uang hasil kejahatan dan kemudian berubah menjadi nilai ekonomis, baik itu misalnya dibelikan rumah. Rumah itu kemudian diserahkan kepada baik keluarga inti atau siapapun ada kesengajaan dan dia tahu rumah ini itu diperoleh dari kasus kejahatan bisa dihukum? Bisa,' tegas Ali. 'Karena penyelenggara negara itu kan penghasilannya bisa terukur setiap waktu setiap bulan misalnya berapa sehingga ketika perolehan sebuah rumah apakah dia pas dengan profilnya, itu kan bisa diukur,' lanjut Ali.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Hendrawan yakin, fraksi lain yang saat ini menolak juga akan setuju jika RUU revisi KPK akan terus dilanjutkan pada poin yang substansial. Sejauh ini, Fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat mengatakan penolakan agar revisi tidak dilanjutkan.
"Saya yakin semua setuju revisi pada akhirnya. Hanya substansi yang direvisi. Tapi semua setuju revisi," jelasnya.
Namun di sisi lain, Hendrawan heran Partai Demokrat tak menyetujui. Padahal, menurut dia mantan Presiden SBY pernah menyebut KPK sudah berubah menjadi lembaga superbody (kuat). Demokrat, kata dia seharusnya memahami hal itu dengan benar.
"SBY yang katakan KPK telah bermetamorfosa menjadi lembaga superbody yang hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu tidak boleh kita tutupi," pungkas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
YLBHI Nilai Revisi UU Polri Buat Polisi jadi Super Body
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut, presiden menjadi penentu apakah KPK bisa kembali bekerja maksimal
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya
KPK menjelaskan penyidik hanya bekerja sesuai sebagaimana tugasnya dalam memberantas korupsi
Baca Selengkapnya
Benny mengingatkan bahwa KPK memiliki kewenangan luar biasa.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, saat ini KPK sudah tidak lagi ditakuti karena tak bertaji
Baca Selengkapnya
Megawati mengaku meski mampu melawan dan memiliki anak buah yang kuat, namun dia memutuskan tidak melawan.
Baca Selengkapnya
Megawati akhirnya bersedia teken UU KPK berdasarkan masukan dari Sekneg kala itu
Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca Selengkapnya