Politikus PKB ingatkan ada upaya 'adu domba' di balik isu Setnov

Merdeka.com - Isu pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam hal negosiasi PT. Freeport Indonesia menciptakan polemik nasional. Indikasi keterlibatan Ketua DPR Setyo Novanto dalam isu pencatutan itu mencoreng citra lembaga DPR.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali angkat bicara terkait hal itu. Menurutnya, isu Freeport selama setahun belakangan ini santer memunculkan berbagai polemik nasional. Dia pun meminta agar isu Freeport jangan sampai menguras energi nasional, apalagi saling mengadu-domba.

"Saya kira kita perlu berpikir jernih, hati-hati dengan adu domba!," ungkap politisi PKB itu, di Jakarta, Rabu (18/11).

Syaikhul yang merupakan Ketua Panja Pengawasan Mineral dan Batubara (Minerba) Komisi VII DPR itu menilai bahwa isu yang berkembang sekarang ini membiaskan banyak hal.

"Persoalan ini semakin bias. Misalnya, di satu sisi, apakah seorang ketua parlemen berwenang dalam hal negosiasi kontrak pertambangan? Di sisi lain, apakah sebuah perusahaan multinasional boleh merekam pembicaraan pejabat tinggi negara kita?" kata Syaikhul.

Syaikhul meminta pihak-pihak terkait tidak saling tuding di depan publik. DPR maupun Pemerintah, lanjut Syaikhul, seharusnya mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita tidak sedang bicara siapa setan siapa malaikat, ada persoalan yang lebih substansial di balik ini semua. Ada peraturan perundang-undangan yang ditabrak. Bahkan ada upaya rekayasa menghindari ketentuan hukum yang berlaku," kata legislator asal Jawa Timur itu.

Dia meminta pemerintah, khususnya kementerian ESDM yang dipimpin Sudirman Said fokus urus divestasi saham Freeport. Tugas DPR, kata Syaikhul, adalah mengawasi proses divestasi saham itu.

"Saya meminta Menteri ESDM fokus saja urus divestasi saham Freeport. Negara harus mendapatkan keuntungan yang besar. Juga buat rekan-rekan di DPR, tugas kita mengawasi proses itu. Bukan cari untung diri sendiri," pungkasnya.