Follow
Politikus PKB Tidak Setuju Kebijakan Larangan Mudik
Merdeka.com - Pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona. Anggota Komisi V Fraksi PKB, Dedi Wahidi tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, sebagian besar perantau tidak punya rumah saat mengadu nasib di Jakarta.
"Menurut saya jangan dilarang mudik, karena kalau dilarang itu tidak mungkin. Mereka merantau ke Jakarta untuk kerja, disuruh tinggal di rumah mereka tidak punya rumah," kata Dedi saat Komisi V raker virtual dengan pemerintah, Selasa (21/4).
"Mereka ngontrak, kadang kadang satu rumah untuk banyak orang. Mereka di Jakarta nganggur, pasti mereka pulang apalagi menjelang lebaran," sambungnya.
-
Siapa yang mudik? Tahun ini, diprediksi 123 juta orang akan melakukan perjalanan mudik.
-
Gimana caranya agar mudik aman? Biar selamat sampai tujuan, intip tips mudik aman dan nyaman ala Dirut KAI.
-
Bagaimana Kapolri mendapat rumusan baru untuk mudik 2025? Oleh sebab itu, dari hasil manajemen arus mudik 2024 yang berjalan baik. Dengan dipadukan evaluasi arus mudik 2023, telah didapat satu rumusan yang lebih baik untuk arus mudik 2025. 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Kenapa Kapolri menemukan rumusan baru untuk mudik 2025? 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Apa yang ditemukan Kapolri saat evaluasi mudik 2024? 'Baru saja kita mendengarkan presentasi terkait dengan evaluasi sementara berkenaan arus mudik di tahun 2024,' kata Sigit kepada awak media, Selasa (9/4). Semisal untuk pelaksanaan arus mudik di jalur tol mulai dari empat gerbang tol utama di KM50 sampai dengan KM Kalikangkung. Ditemukan peningkatan arus kendaraan dan bergesernya waktu puncak arus mudik satu hari lebih cepat dari tahun 2023.'
-
Siapa yang akan mudik Lebaran? 123 Juta orang diperkirakan mudik Lebaran.
Dia mengusulkan, para perantau yang mau mudik harus melapor ke kelurahan setempat. Kemudian, yang bersangkutan dites hingga dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.
"Dengan begitu juga, yang terpapar makin terjaring. Daripada mereka bolos pulang.Di daerah saya di indramayu saja sudah puluhan ribu yang pulang. Mereka pulang membawa sudah terkena virus," ucapnya.
"Dari itu saya usul, supaya dilegalkan saja mereka boleh mudik, sekali lagi mereka itu di Jakarta untuk cari kerja, untuk keluarganya di rumah," tutup Dedi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB menyatakan siapapun bakal calon kepala daerah dari PKB perlu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Bacakada, tak terkecuali Anies.
Baca Selengkapnya
Penumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.
Baca Selengkapnya
Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 bisa meluas jika masyarakat tidak mengindahkan pola hidup sehat dan menjaga jarak
Baca Selengkapnya
Proses pindah pemilih ini hanya berlaku bagi pemilih yang tidak sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Baca Selengkapnya
Sanksi itu mengancam pihak mengajak tidak mencoblos terlebih mengiming-imingi atau memberi uang kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri
Baca Selengkapnya
Dengan adanya jual-beli tiket mudik ini bisa mengambil kesempatan orang lain yang benar-benar membutuhkan untuk pulang ke kampung halaman dengan gratis.
Baca Selengkapnya
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU RI mewajibkan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatan maupun komorbid para calon petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Pemudik yang tidak memiliki tiket, dilarang memasuki area pelabuhan. Polisi menentukan radius untuk pembelian tiket.
Baca Selengkapnya