Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politikus PKS Duga Ada Lobi-lobi di Balik Revisi UU KPK

Politikus PKS Duga Ada Lobi-lobi di Balik Revisi UU KPK M Nasir Djamil . merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota DPR Komisi III Nasir Djamil menduga revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) sudah ada lobi dengan pemerintah. Melihat enam politikus pengusul di DPR berasal dari partai pendukung pemerintah.

"Ya kalau melihat pengusulnya mereka yang merupakan pendukung pemerintah, tentu kan enggak mungkin enggak ada komunikasi, pasti ada komunikasi," ujar Nasir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Enam politikus yang mengusulkan revisi UU KPK adalah Masinton Pasaribu dari PDIP, Risa Mariska dari PDIP, Taufiqulhadi dari NasDem, dan Saiful Bahri dari Golkar. Mereka adalah anggota Komisi III. Serta ditambah anggota komisi II Achmad Baidowi dari PPP, dan anggota komisi IV Ibnu Multazam dari PKB.

Nasir enggan berspekulasi terkait sikap presiden. Dia menunggu secara resmi presiden mengeluarkan surat presiden (surpres).

Prosesnya, pimpinan DPR harus mengirimkan lebih dulu surat kepada presiden. Isinya, terkait siap membahas rancangan undang-undang.

"Tentu kalau presiden menyatakan kesiapannya juga akan kirim surpres kepada DPR untuk bersama-sama membahas rancangan undang-undang," jelas Nasir.

Politikus PKS itu menduga revisi tidak akan rampung pada DPR periode ini. Selain tidak terkejar waktu, rentan pula dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, pembahasannya harus melalui segala proses seperti meminta konsultasi ke pakar dan sebagainya.

"Menurut saya ga mungkin, ga mungkin diselesaikan ini waktu sudsh mah habis. Rasanya terburu-buru sekali. Saya pikir presiden akan berpikir kalau misalnya harus diselesaikan periode ini karena waktunya singkat," kata Nasir.

Pada periode berikutnya pun, tinggal dilanjutkan karena berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan undang-undang, bisa carry over. Sehingga tanpa perlu lagi dimulai dari Prolegnas.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
FOTO: Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029, Ini Daftarnya
FOTO: Momen Rapat Paripurna DPR Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029, Ini Daftarnya

DPR resmi mengesahkan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Baca Selengkapnya
Kasus Harun Masiku, KPK Cekal Staf Hasto Kristiyanto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah
Kasus Harun Masiku, KPK Cekal Staf Hasto Kristiyanto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah

Lanjut satu orang lagi yakni mantan istri mantan Kader PDIP Saeful Bahri, Dona Berisa alias DB.

Baca Selengkapnya
Anies Bertemu Surya Paloh, Syaikhu dan Cak Imin Bahas Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Anies Bertemu Surya Paloh, Syaikhu dan Cak Imin Bahas Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu

Anies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting

Baca Selengkapnya
Profil Lima Anggota Dewan Pengawas KPK 2024–2029, Ada Jenderal hingga Hakim
Profil Lima Anggota Dewan Pengawas KPK 2024–2029, Ada Jenderal hingga Hakim

Lima nama peraih suara terbanyak akhirnya disahkan Komisi III DPR RI pada Kamis (21/11).

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Hasto di Kasus Harun Masiku
KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Hasto di Kasus Harun Masiku

Sebelumnya, KPK telah mencegah anak buah Hasto bersama tiga advokat dan satu mantan kader PDIP

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Mantan Caleg PDIP Bakal Cecar soal Modus Korupsi Serupa dengan Harun Masiku
KPK Periksa Mantan Caleg PDIP Bakal Cecar soal Modus Korupsi Serupa dengan Harun Masiku

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Caleg PDIP, Alexsius Akim (AM) terkait kasus Harun

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tok! DPR Tetapkan Nama-Nama Pimpinan dan Dewas KPK Baru, Ini Hasil Pollingnya
VIDEO: Tok! DPR Tetapkan Nama-Nama Pimpinan dan Dewas KPK Baru, Ini Hasil Pollingnya

Dari 10 nama yang ditunjukkan, ada lima nama yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan lima nama untuk Dewas KPK.

Baca Selengkapnya
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman
PKS soal Hak Angket: Bagus daripada ke MK Ada Paman

Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.

Baca Selengkapnya
Membedah Latar Belakang Dewas Baru KPK, Ada Pensiunan Jenderal Polisi hingga Mertua Kiky Saputri
Membedah Latar Belakang Dewas Baru KPK, Ada Pensiunan Jenderal Polisi hingga Mertua Kiky Saputri

Sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang.

Baca Selengkapnya
Perjalanan Kasus Hasto Kristiyanto di KPK Usai Dikabarkan jadi Tersangka
Perjalanan Kasus Hasto Kristiyanto di KPK Usai Dikabarkan jadi Tersangka

Dalam surat itu, KPK juga menyebutkan Hasto bekerja sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya