Politikus PKS: Tak siap ketahanan pangan, bulog jangan jadi makelar
Merdeka.com - Ketua Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini miris melihat kondisi perekonomian negara hari ini khususnya pengadaan beras bulog. Menurutnya pemerintah jangan menjadikan Bulog sebagai makelar, melainkan seharusnya lembaga yang mengayomi kebutuhan beras masyarakat.
"Jangan jadikan bulog makelar, harusnya mengayomi masyarakat," ujarnya di hotel Binakara, Jaksel, Senin (8/6).
Jazuli mengatakan pemerintah harus cepat mengatasi permasalah beras bulog. Dia menilai pemerintah punya cara tersendiri dalam menangani masalah ini sebab pemerintah yang paling tahu solusinya.
-
Siapa yang menyalurkan bantuan beras di Jateng? Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana kepada sejumlah warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Senin, 15 15 Januari 2024.
-
Mengapa Bulog menyalurkan bantuan beras? Dirinya juga menegaskan bahwa dengan disalurkannya kembali Bantuan Pangan beras pasca Pemilu ini merupakan bukti nyata program Bantuan Pangan beras ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.
-
Bagaimana Bulog menyalurkan bantuan beras? 'Pagi ini kita mulai lagi penyaluran Bantuan Pangan 10 kg ke masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pos Sukasari, Bogor yang kebetulan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah saya. Khusus hari ini pelaksanaannya dibagikan maelalui Kantor Pos karena sebagian kelurahan-kelurahan tempat penyaluran Bantuan Pangan ini masih menangani kotak-kotak suara setelah pemilu kemarin dan selanjutnya pelaksanaanya akan kembali lagi di kelurahan.' ujar Bayu.
-
Dimana bantuan beras Jateng disalurkan? Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana kepada sejumlah warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Senin, 15 15 Januari 2024.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Bagaimana Bulog menjamin ketersediaan beras? “Tidak hanya memastikan seluruh gudang Bulog dipenuhi oleh stok, namun Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada,“ katanya.
Dia melihat negara Indonesia berada pada posisi yang agraris, lantas bagi dia kesalahan pemerintah adalah tidak mempersiapkan ketahanan pangan. Pemerintah semestinya berpikir cepat, kemudian mengambil langkah langkah strategis.
Secara universal, ketua fraksi ini melihat tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia lebih besar dari kapasitas pemerintah untuk menyelesaikannya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaDalam paparannya Bayu menjelaskan tentang permasalahan bidang pangan di Indonesia saat ini.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut, permasalahan pangan di Indonesia dimulai ketika IMF 'melemahkan' peran Bulog.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk menjadikan Perum Bulog di bawah langsung komando Prabowo untuk mewujudkan target Program Swasembada Pangan.
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaPanen raya padi dalam negeri tengah berlangsung hingga April 2024, sehingga ketersediaan beras nasional dipastikan melimpah.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaPenyerapan produk lokal oleh BUMN ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.
Baca Selengkapnya