Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

Politisi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan.

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menegaskan, di tengah penyebaran Covid-19, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.

"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata dia, ketika dihubungi, Selasa (24/3).

Orang lain juga bertanya?

Dia meyakini kabar tersebut membuat rekan-rekannya sesama wakil rakyat 'tak enak hati'. Apalagi kebijakan tersebut, kata dia, bukan kebijakan formal DPR RI.

"Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," ujar dia.

Tak Baik Digelar Kolektif

Atas dasar itu, dia berpendapat sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.

"Kalau mau mengadakan test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegasnya.

Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, lanjut dia, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.

Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. "Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," tandasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024

Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket
Adian Napitupulu: Mbak Puan Tidak Pernah Tutup Mata Termasuk Soal Hak Angket

"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu
VIDEO: Tegas! Puan Ungkap Tak Ada Instruksi Ke Fraksi PDIP DPR Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu

Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Soal Jatah Kursi Menteri Pemerintahan Mendatang, PAN Singgung Hubungan Baik dengan Prabowo
Soal Jatah Kursi Menteri Pemerintahan Mendatang, PAN Singgung Hubungan Baik dengan Prabowo

Dirinya mengungkapkan, jika ketua umum partainya sudah melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya