Politisi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan
Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan.
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menegaskan, di tengah penyebaran Covid-19, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.
"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata dia, ketika dihubungi, Selasa (24/3).
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Kenapa tes kesehatan penting untuk Pilkada Jakarta? Maka dari itu, tes Kesehatan ini menjadi sangat penting, karena seorang pemimpin harus sehat secara jasmani dan rohani.'ini juga mengindikasikan para pemimpin warga Jakarta harus sehat salah satunya olahraga mengkonsumsi makanan yang baik,' sambung RK.
Dia meyakini kabar tersebut membuat rekan-rekannya sesama wakil rakyat 'tak enak hati'. Apalagi kebijakan tersebut, kata dia, bukan kebijakan formal DPR RI.
"Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," ujar dia.
Tak Baik Digelar Kolektif
Atas dasar itu, dia berpendapat sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.
"Kalau mau mengadakan test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegasnya.
Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, lanjut dia, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.
Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. "Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Baca Selengkapnya"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaDirinya mengungkapkan, jika ketua umum partainya sudah melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya