Politisi PDIP berkilah batasan umur KPK 12 tahun baru wacana

Merdeka.com - DPR dan pemerintah diserang habis-habisan soal rencana revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam revisi tersebut ada beberapa pasal 'pembunuh' fungsi dan tugas KPK. Salah satunya pasal 5 yang mengatur umur KPK yang dibatasi hanya 12 tahun.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga pengusul revisi UU KPK, Masinton Pasaribu mengaku tidak mengetahui soal pembatasan umur lembaga antirasuah. Dia berdalih, umur KPK yang hanya 12 tahun itu hanyalah wacana.

"Tidak ada KPK dibuat 12 tahun. Itu juga cuma wacana," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Dia menjelaskan, 12 tahun yang dimaksud dalam draf revisi UU KPK merupakan waktu untuk melakukan evaluasi. Menurutnya, Kepolisian dan Kejaksaan sudah menunjukkan tajinya memberantas korupsi karena itu perlu diatur waktu mengevaluasi KPK.

"12 tahun itu bukan mengatur masa kerja tapi mengatur waktu evaluasi karena memberantas korupsi bukan jadi miliki satu lembaga," kata dia.

Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan soal pasal 14 dalam draf revisi UU KPK. Masinton berdalih bukan bermaksud mengebiri KPK. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan KPK perlu diawasi.

"Penyadapan bukannya tidak boleh. Kalau sudah mendesak ya boleh penyadapan. Tapi nanti dilaporin 1x24 jam ke Pengadilan. Hanya diawasi," tukasnya.

Dari penuturannya, draf yang beredar saat ini masih gambaran 'kasar' tanpa disertai naskah dan kajian akademis. Padahal sesuai aturan, perombakan perundang-undangan harus melalui kajian akademis. Selain itu, draf resmi haruslah melalui persetujuan Presiden dengan menerbitkan Surat Presiden. (mdk/noe)