Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PDIP dorong pemerintah tambah anggaran BIN tahun 2016

Politisi PDIP dorong pemerintah tambah anggaran BIN tahun 2016 TB Hasanuddin. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tb Hasanuddin, meminta pemerintah agar menambah anggaran bagi Badan Intelejen Negara (BIN). Sebab, dalam RAPBN 2016, alokasi anggaran bagi lembaga telik sandi itu dikurangi hampir setengahnya dari kebutuhan.

"Seperti kita ketahui, anggaran BIN (untuk tahun anggaran 2016) hanya dialokasikan sebesar Rp 1,5 triliun dari Rp 2,7 triliun kebutuhannya. Kami sepakat agar pemerintah menambah lagi, mengingat tugas-tugas BIN ke depan akan semakin berat," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jumat (11/9).

Namun, Hasanuddin juga meminta agar lembaga pimpinan Sutiyoso itu bisa bersinergi dengan sejumlah lembaga besar lainnya, dalam hal saling melengkapi data terkait kebutuhan intelijen.

Orang lain juga bertanya?

Dia menyebut, hal ini bisa merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen, dan kaitannya dengan kewajiban sejumlah kementerian atau non-kementerian, dalam membantu memberikan keterangan yang diperlukan kepada BIN sebagai lembaga intelijen negara.

"Tetapi saya juga menyarankan agar BIN bersinergi dengan lembaga atau perusahaan besar, agar mereka bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BIN. Mereka itu kan juga memiliki unit-unit pengamanan baik internal maupun eksternal, dengan unit-unit inilah BIN bisa berkoordinasi," ujar Hasanuddin.

"Rujukan pertukaran informasi dengan pihak swasta itu juga diatur dalam UU Nomor 17/2011, tentang Intelijen negara pasal 30 ayat b mengenai wewenang BIN yang berbunyi 'meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritas'," pungkasnya.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran
INFOGRAFIS: Menteri Prabowo Ramai-Ramai Minta Tambahan Anggaran

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun
Prabowo-Gibran Mau Bentuk 44 Kementerian Baru, Anggaran DPR Naik Rp7 Miliar per Tahun

Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Tanggapan Ketua Banggar soal Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM
Tanggapan Ketua Banggar soal Pigai Minta Anggaran Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM

Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi

APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo
Ini Respons Puan Soal Pemberatan Anggaran Negara pada Kementerian Kabinet Prabowo

Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 44, Ekonom: APBN Bakal Tertekan
Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 44, Ekonom: APBN Bakal Tertekan

Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.

Baca Selengkapnya
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian
Wacana Penambahan Komisi Baru di DPR Konsekuensi dari Rencana Penambahan Kementerian

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Bicara Urgensi Kenaikan Anggaran Pertahanan
Prabowo Bicara Urgensi Kenaikan Anggaran Pertahanan

Prabowo bersyukur kemampuan diplomasi Indonesia bisa membuat tidak terlibat dalam konflik negara lain.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya