Follow
Politisi PDIP Sebut Jokowi Terus Bekerja Meski Diserang Hoaks
Merdeka.com - Isu miring dan kabar hoaks kerap dialami Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apalagi di tahun politik jelang Pilpres 2019, kabar hoaks yang menyerang pribadi Jokowi masif terjadi di media sosial.
Namun, menurut politisi PDIP Pulung Agustanto hal itu tak digubris oleh capres nomor urut 1 itu. Dia mengatakan Jokowi terus bekerja dan tak menggubris kabar hoaks dan fitnah terhadapnya.
"Beliau memilih bekerja, bekerja dan bekerja. Untuk itu mari kasih kesempatan sekali lagi kepada Presiden Jokowi untuk 2019-2024. Salam satu jempol," katanya dalam keterangannya, Senin (24/12).
-
Siapa yang Prabowo sebut pernah menyebarkan hoaks tentang dirinya? Prabowo mengaku pernah mendapati dirinya disebut memaki-maki, padahal dia merasa tidak pernah melakukan hal tersebut.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengaku menangkap harapan besar dari para jemaah istigasah yang digelar di Gelanggang Remaja Jakarta Utara agar Jokowi terpilih sekali lagi memimpin Indonesia. Caleg DPR RI untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu itu juga mengapresiasi kekompakan para ibu-ibu jemaah saat menyanyikan 'Yaa Lal Wathan' sembari mengacungkan jempol ke atas.
Politisi PDIP Pulung Agustanto ©2018 Merdeka.com
Diketahui, acara istigasah kubra dan tausiah yang digelar Minggu (23/12) itu dihadiri ribuan ibu-ibu dari berbagai majelis taklim. Istigasah yang dihadiri sejumlah ustaz itu dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, ribuan jemaah yang mengenakan pakaian merah mengumandangkan lagu 'Yaa Lal Wathan' yang biasa diperdengarkan pada kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama (NU).
"Baru kali ini mengadakan pertemuan terbatas seperti ini. Senangnya melihat ibu-ibu kembar merah semua. Alhamdulillah," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca Selengkapnya
Tuduhan itu, diantaranya skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain.
Baca Selengkapnya
Prabowo Subianto sering tak habis pikir dengan berbagai serangan hoaks yang menyasarnya dan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara terkait tudingan menghambat dan menjegal langkah politik Anies Baswedan di Pilkada Serentak, Jumat (30/8).
Baca Selengkapnya
Raja Juli Antoni merasa Presiden Jokowi akhir-akhir difitnah karena pernyataan elite politik.
Baca Selengkapnya
Rocky heran kasusnya masih dilanjutkan, padahal Jokowi menanggapi santai kritriknya.
Baca Selengkapnya
Reaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca Selengkapnya
Dia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca Selengkapnya
Langkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya
Rizieq menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 30 September 2024
Baca Selengkapnya