Politisi PDIP Sebut Pelantikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN Sudah Tepat
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim jika Pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (13/10/2021) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat. Selain mempunyai kapasitas, Ketua Umum DPP PDIP itu diyakini tidak akan membawa kepentingan partai.
"Kritik kita paham karena orang partai ini kadang menggunakan jabatannya untuk sesuatu hal yang sifatnya partai minded. Tapi percayalah untuk ibu Mega itu sudah selesai," ujar politisi senior PDIP Aria Bima saat ditemui di The Sunan Hotel Solo, Kamis (14/10).
PDIP, dikatakan Bima, tetap mendengarkan adanya kritik yang masuk sebagai bagian dari demokrasi. Namun ia meminta agar masyarakat jangan hanya melihat Megawati sebagai ketua partai. Mega, menurutnya selalu berkomitmen dan kuat dalam narasi bagaimana Indonesia ke depan yang tidak hanya bertumpu pada common sense dalam perencanaan, namun juga bertumpu pada aspek riset.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
"Keberadaan Bu Mega ini, kalau cuma mau mencari jabatan, sudah selesai. Tapi betul-betul bagaimana orang yang punya visi dan passion soal riset," tandasnya.
Namun soal kompetensi profesional di dalamnya, lanjut dia, banyak ahli yang akan dikumpulkan di badan riset tersebut. Bima menyampaikan akan pentingnya riset dalam berbagai hal terutama dalam mendukung pembangunan nasional.
"Penunjukan Bu Mega ini sudah sangat tepat. Karena selama ini yang keukeuh untuk menjadikan riset sebagai suatu keputusan politik dalam bentuk badan yang terintegrasi, itu ya Bu Mega," katanya.
Bima menambahkan, seperti halnya ayahnya Soekarno saat menjabat presiden, selalu menempatkan badan riset nasional sebagai landasan untuk pengambilan keputusan kebijakan policy terhadap konsepsi pembangunan nasional berencana. Hal tersebut, kata Bima akan dilakukan Megawati.
"Jadi Bu Mega hanya ingin bagaimana jangan reaktif, jangan hanya sekedar menempatkan pada kepentingan korporasi atau kepentingan modal atau kepentingan asing untuk membuat suatu kebijakan. Tapi bagaimana national interest ini lebih didasarkan pada kajian-kajian yang pendekatannya lebih akademis. Yang kajian-kajiannya lebih intelektual dan mengedepankan profit oriented, yang bersama-sama dengan berbagai kepentingan untuk Indonesia maju," katanya.
Itulah, lanjut Bimo, mengapa Megawati ditempatkan di lembaga riset.
"Kalau soal kehormatan, jabatan, apalagi penghasilan, sudah selesai lah. Bu Mega ini sudah begawan untuk menduduki di situ dan akan mengawal lembaga ini untuk menjadi satu lembaga yang patent dan prudent," pungkas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan Maharani menyampaikan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyinggung orang non kader berpeluang jadi ketua umum di partainya
Baca SelengkapnyaMegawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaBudi Arie mempertanyakan siapa yang berminat mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP menjadikan energi kekecewaan itu menjadi semangat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaMegawati menyinggung Airin Rachmi Diany harus masuk ke PDIP setelah mendapat dukungan di Pilkada Banten.
Baca SelengkapnyaEriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaMegawati Goda Puan soal Posisi Ketum PDIP, Ini Kata Pakar Politik
Baca Selengkapnya