Follow
Politisi PDIP sebut pimpinan DPRD Banten minta ketemuan bos PT BGD
Merdeka.com - Anggota DPRD Banten asal PDIP Tri Satya Santosa (TSS) menyebut Wakil Ketua DPRD Banten S. M. Hartono (SHM) punya peran penting. Dia mengaku SHM meminta dirinya untuk mengatur pertemuan.
"Atas permintaan Pak Hartono (SHM), saya diperintahkan untuk mengatur pertemuan," jelas TSS di Gedung KPK, Jakarta, Senin (7/12).
Adapun rencana dimaksud, mengatur pertemuan antara TSS, SHM dan Direktur Utama PT Banten Global Development (BGD), Ricky Tampinongkol. Pertemuan itu diatur pada 1 Desember 2015, tepat mereka terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa Rano Karno ingin membuka lapangan pekerjaan untuk warga Kampung Bayam? Berkaca dari kasus tersebutlah Rano berencana akan memberikan lapangan pekerjaan untuk mereka.'Memang kemarin juga bilang waktu saya pergi ke daerah Kalideres, 'bang kalau kita mau kerja dicari pengalaman, mana ada orang enggak pernah kerja ada pengalaman', kan pertanyaan aneh juga,' singgung pria dengan sapaan kerap Bang Doel itu.
-
Apa itu Banpres? Kasus korupsi bantuan Presiden itu bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
-
Kenapa Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta pengurus APINDO untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan aturan-aturan ketenagakerjaan dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
-
Bagaimana Kemnaker minta APINDO bantu perusahaan terapkan aturan ketenagakerjaan? Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, Kami meminta agar perusahaan yang tergabung dalam APINDO bersama Pengurus Daerah APINDO untuk selalu kerja sama dengan Mediator HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan,“ kata Ida Fauziyah.
Sementara itu, Ricky usai diperiksa KPK menjelaskan, dalam pembentukan Bank Daerah Banten, rencananya ada beberapa bank bakal diakuisisi. Bank itu di antaranya, Bank Panin, Bank Windu, dan MNC Bank. Meski begitu, dalam pengakuannya keputusan itu belum final.
Dia juga menyampaikan tidak ada instruksi apapun dari Gubernur Banten Rano Karno atas pembentukan Bank Banten yang sedang di proyeksikan oleh PT Banten Global Development. Menurutnya, Rano Karno hanya berpesan agar proyek pembentukan Bank tersebut sesuai dengan aturan.
"Enggak ada. Dia cuma pesan agar prosesnya harus benar dan dapat terlaksana supaya bermanfaat," ujarnya.
Ricky yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi TSS di KPK selama 7 jam. Dia sedikit komentar saat keluar gedung lembaga antirasuah itu. "Maaf yah saya enggak bisa bicarakan semua materi, nanti saya dimarahi penyidik," pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK melakukan OTT pada Selasa pekan lalu, di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang. KPK berhasil mengamankan 8 orang, dua orang anggota DPRD Banten, Dirut PT Banten Global Development, dua staff PT tersebut dan tiga orang supir.
Selain itu KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan USD 100 dan Rp 60 juta.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca Selengkapnya
Ketum FBR belum bisa menyampaikan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano Karno karena di FBR ada mekanismenya.
Baca Selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca Selengkapnya
Luhut mengaku Puan meminta pendapatnya soal peta perpolitikan terkini jelang Pemilu.
Baca Selengkapnya
Budiman dipanggil untuk klarifikasi karena kehadirannya ke Prabowo seakan tidak tegak lurus mendukung pencapresan Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya
Momen menarik ketika Ridwan Kamil mencecar Rano Karno alias Si Doel ketika menjabat sebagai Gubernur Banten
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan duet antara Pramono Anung dan Rano Karno muncul dari aspirasi di Bawah.
Baca Selengkapnya
Rano Karno mengakui bahwa ada wacana dirinya akan diduetkan dengan Anies di Pilgub Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempertimbangkan Rano Karno maju di Pilgub Banten 2024.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berdebat dengan Cawagub Jakarta Rano Karno soal Indeks Pembangunan Manusia di Banten.
Baca Selengkapnya
Saat ditanyakan soal aspirasi, Rano justru menjawab antara dirinya dengan Forkabi sama-sama saling memahami.
Baca Selengkapnya