Follow
Politisi PDIP soal KY: Masa pencemaran nama baik statusnya tersangka
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyayangkan langkah hakim Sarpin Rizaldi melaporkan ketua dan komisioner KY ke Mabes Polri. Buntut permasalahan ini ketua dan komisioner KY sudah menjadi tersangka pencemaran nama baik.
"Itu kan juga tidak memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat. Mempertontonkan ketidakdewasaan para hakim. Harusnya justru kearifan yang dipertontokan ke masyarakat," kata Masinton saat dihubungi, Senin (13/7).
Masinton menegaskan bahwa harusnya sejak awal, permasalahan ini diselesaikan secara internal. Baginya hakim Sarpin tak perlu membawa permasalahan tersebut sampai ke polisi.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
-
Bagaimana Kompol Syarif dididik? Karena sang Ibu berlatar belakang tentara, Syarif pun sudah dididik disiplin sejak belia.
-
Mengapa moral dan etika di pendidikan dianggap gagal? Institusi Pendidikan disebut menyumbang terjadinya degradasi etika penyelenggara negara. Pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan moral, dianggap gagal dalam menjalankan perannya.
-
Bagaimana jika kritik yang diterima tidak membangun? Jika kritik yang diterima tidak mencakup saran perbaikan, mungkin lebih baik untuk mengabaikannya.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Bagaimana pola asuh tidak konsisten turunkan kecerdasan anak? Pola asuh yang tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan pada anak terkait batasan dan aturan yang ada. Hal ini tentunya akan menghambat proses belajar dan perkembangan mereka, karena anak membutuhkan kepastian untuk memahami lingkungan di sekitarnya.
"Sebenarnya urusan internal para hakim. Enggak perlu pakai lapor-lapor segala. Hakim Saprin juga enggak perlu reaksioner lapor polisi," tegasnya.
Masinton berharap masalah ini bisa segera selesai. "Enggak perlu dipanjangin. Masak karena pencemaran nama baik statusnya bisa tersangka. Seseorang pejabat negara bisa dengan mudah dikenakan kasus hukum," tandasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Persoalan etika itu semakin diperparah dengan pengajaran akhlak di lembaga pendidikan yang cenderung verbal dan normatif.
Baca Selengkapnya
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Dewan atau Mahkamah Etik Nasional ini diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas dan mandiri untuk mengawasi para penyelenggara negara
Baca Selengkapnya
Masyarakat diimbau agar tidak perlu khawatir untuk bersikap kritis.
Baca Selengkapnya
"Politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," kata Hasto.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko melihat dengan putusan MK membuat politik dinasti semakin tumbuh subur
Baca Selengkapnya
Bawono menduga ada upaya menggulirkan isu tersebut agar menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Sulis menyinggung pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akan dihadapkan dengan hukum.
Baca Selengkapnya
Bukan hanya di lembaga peradilan, lembaga lain yang berkaitan dengan hukum juga masih terjadi pelanggaran etika.
Baca Selengkapnya
Megawati mencontohkan, hukum dimanipulasi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90.
Baca Selengkapnya
Mukti mengatakan, proses penyelidikan laporan tersebut masih berlanjut hingga saat ini.
Baca Selengkapnya
Menurut Heru, bagaimana pun juga tersangka korupsi harus dilindungi dengan akses praduga tak bersalah.
Baca Selengkapnya