Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Politisi PKB sebut MKD tak responsif jika tak segera proses Setya Novanto

Politisi PKB sebut MKD tak responsif jika tak segera proses Setya Novanto Setnov ditahan KPK. ©2017 istimewa

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyayangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum juga memproses kasus pelanggaran etik dari Ketua DPR Setya Novanto. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bahkan menilai MKD tidak responsif jika tidak segera menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran etik pada Setya Novanto.

"Cuma harus segera rapat, kalau enggak rapat berarti MKD ini enggak responsif ini. Harus segera rapat bikin pertemuan temanya ini, kalau tidak rapat enggak responsif berarti," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Dia menuturkan seharusnya MKD segera mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Setya Novanto. Sebab, kasus korupsi proyek e-KTP yang telah menimpa Ketua Umum Partai Golkar itu tengah menjadi sorotan publik. Maka, kata Lukman, MKD harus selesaikan dengan cepat proses etik tanpa harus mengikuti keputusan internal Partai Golkar.

"Itu saya selalu katakan kita hormati mekanisme internal Partai Golkar. Tetapi Golkar juga harus menghormati mekanisme internal yang ada di DPR," ucapnya.

Sebelumnya Ketua MKD Sufi Dasco Ahmad mengatakan bahwa saat ini MKD terus memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto. Saat ini pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar rapat konsultasi antar fraksi. Dia sempat juga menegaskan bahwa MKD akan memproses kasus tersebut secara independen dan tidak diintervensi dari pimpinan DPR.

"Ya iya dong. Pimpinan dewan enggak bisa (Intervensi)," ucap Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Dia juga sempat menegaskan bahwa MKD selalu membedakan kontes antara mekanisme DPR dan juga partai. Dasco juga tidak mempermasalahkan Golkar yang masih terus bersikeras untuk mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Ya kalau kita kan ada, memang di luar partai kan. Sehingga keputusan partai ya silakan keputusan partai, enggak apa-apa," katanya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Hanya ke Bareskrim dan Polda Jatim, Eks Sekjen PKB Lukman Edy Dilaporkan ke Polda NTB
Tak Hanya ke Bareskrim dan Polda Jatim, Eks Sekjen PKB Lukman Edy Dilaporkan ke Polda NTB

Lukman Edy dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong, fitnah

Baca Selengkapnya
Giliran PKB Depok Polisikan Lukman Edy Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik, Berikut Isi Laporannya
Giliran PKB Depok Polisikan Lukman Edy Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik, Berikut Isi Laporannya

Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin mengatakan, laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama naik dan ujaran kebencian dilakukan Lukman Edy.

Baca Selengkapnya
MKMK Ungkap Anwar Usman Dkk Dilaporkan Langgar Etik Sejak Agustus, tapi Tidak Diproses MK
MKMK Ungkap Anwar Usman Dkk Dilaporkan Langgar Etik Sejak Agustus, tapi Tidak Diproses MK

Laporan dugaan pelanggaran etik itu masuk sebelum putusan gugatan syarat usia capres dan cawapres.

Baca Selengkapnya
Begini Komentar Prabowo Soal Sidang Putusan MKMK Terkait Perkara Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
Begini Komentar Prabowo Soal Sidang Putusan MKMK Terkait Perkara Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

idang Pleno Pengucapan Putusan MKMK akan digelar sore ini

Baca Selengkapnya
Hadapi Laporan PKB ke Polisi, Lukman Edy Dikawal 99 Advokat dari PBNU
Hadapi Laporan PKB ke Polisi, Lukman Edy Dikawal 99 Advokat dari PBNU

PKB melaporkan Lukman Edy ke polisi terkait pernyataannya mengenai kondisi internal partai.

Baca Selengkapnya
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu
Eks Sekjen PKB: Desakan Hak Angket di DPR Pekerjaan Sia-Sia, Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu

Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.

Baca Selengkapnya
PKB Meradang, Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Bareskrim karena Diduga Cemarkan Nama Baik Cak Imin
PKB Meradang, Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Bareskrim karena Diduga Cemarkan Nama Baik Cak Imin

Lukman Edy dipolisikan akibat ucapannya diduga mencemarkan nama baik institusi dan partai.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Jengkel dengan Manuver Ghufron, Termasuk Laporan Pidana ke Bareskrim Polri
Dewas KPK Jengkel dengan Manuver Ghufron, Termasuk Laporan Pidana ke Bareskrim Polri

Selain membuat laporan ke Bareskrim Polri, Ghufron juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan judicial review di Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
PBNU Nilai Pelaporan Lukman Edy Bentuk Keputusasaan PKB
PBNU Nilai Pelaporan Lukman Edy Bentuk Keputusasaan PKB

Pelaporan Lukman Edy ini didasarkan atas pemanggilan dirinya oleh panitia khusus (Pansus) yang mengurus hubungan antara PBNU.

Baca Selengkapnya
Giliran PKB Jateng Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Polisi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Giliran PKB Jateng Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Polisi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Sebelumnya, Lukman juga dilaporkan ke Polda Jatim dan Polda NTB.

Baca Selengkapnya
MKD DPR Sanksi Yulius Hanua Singgung Parcok, Sekjen PDIP: Sampaikan Kebenaran Malah Dihukum
MKD DPR Sanksi Yulius Hanua Singgung Parcok, Sekjen PDIP: Sampaikan Kebenaran Malah Dihukum

MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.

Baca Selengkapnya