Politisi PKS: Jokowi gagah-gagahan mau tenggelamkan kapal asing

Merdeka.com - Ketua Komisi I DPR yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, mengkritik instruksi Presiden Jokowi yang ingin menenggelamkan kapal asing jika melanggar di wilayah Indonesia. Menurut dia, hal itu hanya bentuk gagah-gagahan.

"Enggak ngerti (apa maksudnya), lagi gagah-gagahan, saja," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).

Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut bisa jadi blunder bagi pemerintah karena kekuatan laut Indonesia belum optimal.

"Kemampuan negara untuk mengontrol wilayah kita memang masih lemah, jangankan menenggelamkan, mengidentifikasi di mana kapal asing lakukan illegal fishing saja kita masih kesulitan," ujarnya.

Mahfudz menjelaskan, negara sudah mengatur bagi para nelayan asing yang melakukan ilegal fishing dalam UU Kelautan tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) sudah ada tindakan hukum. Tindakan hukum yang dimaksud pro yustisia di bawah kewenangan badan keamanan laut.

"UU enggak ada membakar, nenggelemin, enggak ada, tapi kalau pemerintah melakukan shock terapi boleh saja," imbuhnya.

Mahfudz mengingatkan, tindakan main tenggelamkan justru bisa buat negara rugi. Karena alat keamanan sendiri belum hebat seperti negara lain.

"Seberapa siap melakukan itu, jangan sampai kapal dari China ke tangkep, kita tenggelemin, terus China marah kita kebingungan sendiri," cetus dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah serius dalam menjaga kedaulatan perairan di seluruh Indonesia. Salah satu bentuknya adalah menangkap dan menenggelamkan kapal asing tertangkap tangan sedang memancing di laut Indonesia tanpa izin.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tapi hampir semua negara. Kondisi itu pernah terjadi ketika aparat Australia menangkap kapal nelayan Indonesia yang berlayar melewati perbatasan.

"Kan perintahnya sudah jelas. Selamatkan orangnya, tenggelamkan kapalnya. Di negara tetangga juga begitu terhadap rapat kita. Coba lihat, Australia misalnya, juga gitu terhadap kita," ungkap Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Jokowi yakin tindakan ini bakal dilakukan jajaran aparat TNI maupun kepolisian bila memergoki kapal nelayan asing melewati garis perbatasan. Meski diragukan Malaysia, dia menyatakan tindakan tersebut adalah sinyal pemerintah serius menanganinya.

"Ini memberikan sinyal bahwa ini kita serius menangani ini," tegasnya. (mdk/ren)