Politisi PKS Nilai Jaksa Agung Baiknya Diisi Figur Nonpartai
Merdeka.com - Politisi PKS Nasir Djamil menilai kursi Jaksa Agung sebaiknya diserahkan kepada figur nonpartai politik. Dia mendukung jaksa karier yang mengisi kursi Jaksa Agung berikutnya.
"Karena masalah hukum ini masalah sensitif, karena hukum ini menyangkut dengan keadilan dan kepastian dan kemanfaatan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan figur yang betul-betul berasal dari institusi tersebut," ujarnya saat dihubungi, Rabu (31/7).
Namun, Nasir menyebut ada minusnya pula jika jaksa karier diangkat menjadi Jaksa Agung. Figur itu disebut bakal resistan terhadap kritik yang menyerang institusinya. Namun, kalau latarbelakang politisi, bakal ada politik balas budi kepada partai yang menempatkannya.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa yang diusung PKS untuk Pilgub Jakarta 2024? 'Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024,' kata Syaikhu.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
"Apalagi kalau dia seorang politisi atau dia pernah sebagai anggota parpol dan tentu dia merasa berjasa dengan ketua umumnya karena ketumnya lah yang memfasilitasi dan menempatkan dia di situ," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu menyarankan Presiden Joko Widodo memotong dilema tersebut. Jokowi harus memberikan agenda dan mengawasi langsung kerja Jaksa Agung. Apalagi Jokowi yang langsung menunjuk Jaksa Agung.
"Maka presiden harus mengawasi langsung, apalagi tupoksinya kejaksaan. Jadi memang pertama presiden harus menetapkan agenda apa yang harus dia lakukan di tubuh kejaksaan," jelasnya.
Nasir juga menyarankan Jokowi tidak mengisi pos kementerian bidang ekonomi dengan tokoh partai politik. Namun, Nasir pesimis lantaran partai pengusung Jokowi cukup gemuk. Sehingga bakal sulit membagikan jatah
"Tetapi terus terang aja, ini kepala presiden mumet tujuh keliling ini. Pusing dia ini, pusing kali dia, ditekan sana ditekan sini, walaupun kita lihat dia senyam senyum, itu pening kepalanya, gimana ini. Pertama jumlah partai koalisi minta berapa, kedua orangnya punya kapasitas enggak. Iya kan, pening dia ini," katanya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaBahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.
Baca SelengkapnyaKejagung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung tak boleh pengurus partai politik.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaMK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaDalam mengusung nama-nama di pilkada, PKB memutuskannya berdasarkan aspirasi di tingkat DPW.
Baca SelengkapnyaPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan mengusung Anies sebagai calon presiden.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai PKS seharusnya mencalonkan kader sendiri di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaArteria mengatakan, pada saat sengketa Pilpres 2009 yang menjadi lawannya adalah Jampidum.
Baca Selengkapnya