Polri: Ada 32 daerah rawan konflik saat Pilkada serentak
Merdeka.com - Berdasarkan data dari situs www.kpu.go.id, ada sembilan provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 kota yang mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Dalam menghadapi Pilkada tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memetakan daerah rawan di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2015.
"Arahan bapak Kapolri ada 32 daerah rawan. Seperti di Makassar, Papua, Maluku, Lampung, Pekanbaru, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Sumatera Utara di Nias dan Tanah Karo," kata Kasubdit Dalmas Direktorat Sabhara Baharkam Mabes Polri, Kombes Pol Ricky F Wakanno Ginting ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/8).
Ricky mengatakan, antisipasi gangguan keamanan tersebut berupa penyiagaan personel dan peralatan pengamanan. Maka kepolisian dari Mabes Polri terutama satuan Brimob diperbantukan ke Kepolisian Daerah (Polda).
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
Dalam Pilkada nanti, tambah Ricky, pihaknya siap menerjunkan sekitar 400 ribu personel guna pengamanan Pilkada. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan personel dengan cara rayonisasi.
"Personel tergantung wilayah. Misalnya terjadi masalah di Makassar, Sulawesi Selatan, maka di bantu personel dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabaharkam meminta untuk mengantisipasi perubahan eskalasi politik yang saat ini begitu cepat berubah.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya siap mengamankan Pilkada 2024 seperti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaOperasi Mantap Brata digelar sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaListyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca SelengkapnyaPilkada Serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024
Baca Selengkapnyasimulasi dilakukan untuk memberikan gambaran kesiapan personel dalam menghadapi berbagai situasi
Baca SelengkapnyaSementara untuk puncak pengamanannya akan dilakukan saat pelaksanaan di TPS.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaPatroli skala besar dilaksanakan oleh personel Polri, TNI dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sebanyak 11.385 personel dikerahkan mengawal pelaksanaan pemungutan suara.
Baca Selengkapnya