Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp28,58 Triliun untuk Tahun 2022
Merdeka.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan penambahan anggaran Rp28,584 triliun kepada DPR. Wakapolri Komjen Gatot Eddy menilai, pagu anggaran indikatif Polri sebanyak Rp97,5 triliun untuk tahun 2022 belum mencukupi.
"Setelah dilakukan analisis dan exercise terhadap pagu indikatif Polri pada tahun 2022 serta memperhatikan rasio penggunaan anggaran dan capaian kinerja sebelumnya maka alokasi pagu indikatif tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan Polri terutama yang bersumber dari rupiah murni," katanya dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Menurutnya, tambahan anggaran itu dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, dan memperhatikan capaian target sasaran prioritas kinerja pemerintah dan rencana kerja Polri tahun 2022 yang belum tercukupi.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa Natalius Pigai minta anggaran Rp20 triliun? Pigai mengusulkan peningkatan anggaran Kementerian HAM dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Ia beralasan bahwa dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan pusat-pusat pendidikan HAM di seluruh Indonesia, termasuk rencana pembangunan Universitas HAM bertaraf internasional.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
Kemudian, permasalahan Covid-19 yang berdampak pada keamanan ketertiban masyarakat (kamtibnas) serta kenaikan aksi terorisme atau radikalisme yang berakibat terhadap gangguan kamtibnas.
"Selain hal tersebut, Pemilu Pilpres 2024 situasi kamtibnas sudah mulai dirasakan tahun ini maka Polri telah mengusulkan tambahan anggaran pada penetapan pagu anggaran tahun anggaran 2022 kepada kementerian keuangan dan Kementerian Bappenas," kata Gatot.
"Dengan surat Kapolri nomor B/3433/REN.2.3/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal usulan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu anggaran Polri tahun anggaran 2022 Rp28,584 triliun," sambungnya.
Selain itu, Gatot menjelaskan, tambahan anggaran yang diusulkan juga akan dialokasikan untuk belanja barang sebesar Rp10,222 triliun dan kebutuhan modal sebesar Rp18,362 triliun.
Dia menuturkan, belanja barang itu antara lain terdiri atas operasional Kepolisian sebesar Rp2,273 triliun, pengamanan destinasi wisata sebesar Rp77,98 miliar, hingga pengamanan ibu kota negara baru sebesar Rp63,37 miliar.
Sedangkan, belanja modal akan diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas pengadaan peralatan Polri yang modern dan berbasis IT.
"Kiranya hasil rapat ini dapat mempertimbangkan adanya penyesuaian dan penambahan anggaran untuk Polri pada penetapan pagu anggaran RAPBN tahun anggaran 2022," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaSebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaUsulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca SelengkapnyaDefisit tersebut disebabkan total pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan total penerimaan.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp99,26 triliun.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya