Mabes Polri akan minta keterangan Kemenlu soal e-KTP 'aspal'
Merdeka.com - Mabes Polri akan menelisik temuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait sejumlah e-KTP asli tetapi diduga palsu (aspal) yang beredar di Indonesia. Langkah pertama, Mabes Polri akan meminta keterangan dari Badan Intelijen Keamanan Polri soal temuan tersebut.
"Saya harus tanya dulu apa yang Badan Intelijen (Keamanan Mabes Polri) dapatkan. Apa yang melakukan orang luar negeri atau orang Indonesia di luar," kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie kepada awak media di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/11).
Ronny memaparkan, selain ke badan intelijen Polri, pihaknya juga akan meminta keterangan itu langsung dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sehingga, nantinya informasi itu baru akan ditentukan apakah bisa ditindaklanjuti kepolisian.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana Kominfo mengecek kunci? 'Kami juga mendapatkan (kunci enkripsi-red). Tapi ini sedang dikerjakan. Dan kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu karena kan di kunci banyak. Jadi, itu masih lagi dikerjakan,' ungkap pria yang akrab disapa Semmy saat konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kemana harus melapor jika KTP disalahgunakan untuk pinjol? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Yang jelas harus koordinasi ke Kemenlu juga," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kesal saat menemukan banyak e-KTP asli tapi palsu bisa beredar di Indonesia. Parahnya lagi, hologram e-KTP itu asli dan dibuat di China dan Prancis, tetapi semua datanya bodong.
"Iya palsu. Hologramnya asli itu gila enggak?," kata Tjahjo di Kantor Presiden, Senin (17/11).
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024.
Baca Selengkapnya“Forum gelar sepakat untuk menghentikan penyelidikan atas penanganan perkara aquo,” kata Ade Safri
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, pencatutan KTP untuk dukungan merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaMengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan tidak menjawab dengan jelas.
Baca Selengkapnya