Polri akui impor 280 pucuk senjata dan ribuan amunisi

Merdeka.com - Polri angkat bicara terkait impor 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru yang tertahan di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten. Polri menyatakan pembelian ratusan senjata dan ribuan amunisi untuk keperluan Korps Brimob dalam rangka pembelajaran dan pelatihan siswa.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pembelian senjata tersebut sebelumnya dilakukan Polri pada tahun 2015 dan 2016 dengan mengajukan surat izin melalui Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Sementara pembelian 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir dilakukan tahun ini dan masih menunggu verifikasi pihak BAIS TNI.

"Korps Brimob sudah memberi tahu ke BAIS TNI. Untuk dicek oleh BAIS TNI, baru dikeluarkan surat izin," kata Setyo Wasisto saat konferensi pers di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).

Hal serupa dikatakan Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail. Murad menjelaskan, ratusan senjata dan ribuan amunisi yang masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta jenis Arsenal Stand Alone Grenade dan Amunition Castior. Menurut dia, senjata itu memiliki fungsi untuk mengejutkan pihak musuh bila bersembunyi sehingga target bisa ditemukan.

"Senjata ini bukan untuk membunuh, tapi untuk mengejut. Modelnya seram, tapi ini sebenarnya alat kejut. Jadi jangan dianggap ini paling berbahaya dan anti tank segalanya," kata Murad di kantor Divisi Humas Polri.

Sebelumnya, impor senjata itu diungkap Indonesia Police Watch (IPW). Informasi dihimpun IPW, Polri membeli 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru untuk Brimob. Barang itu saat ini masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten. IPW menyebut senjata itu diimpor PT. Mustika Duta Mas dan akan distribusikan ke Korps Brimob Polri.

"Polri perlu menjelaskan, apakah senjata dan amunisi ini bagian dari rencana Polri untuk membeli 20.000 pucuk senjata api," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Sabtu (30/9) siang.

Pengiriman senjata ini menggunakan pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024. Maskapai tersebut memuat senjata dan amunisi yakni Arsenal JSCO 100 Rozova Dolina STR, 6100 Kazanlak Bulgaria, dengan tujuan Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa dua Cimanggis, Indonesia.

Pesawat itu tiba Jumat (29/9) malam, sekira pukul pukul 23.35 WIB dan langsung dilakukan pembongkaran lima belas menit kemudian hingga pukul 01.25 WIB. Senjata itu kini berada di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno Hatta.

Adapun data barang tersebut di antaranya Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk. Ratusan pucuk senjata itu dikemas dalam 28 boks dengan berat total 2.212 kilogram.

Selain itu ada Amunition Castior 40 milimeter, 40 x 46 milimeter round RLV-HEFJ with high explosive fragmentation Jump Grenade. Amunisi ini dikemas dalam 70 boks dengan isi 84 butir per boks dan 1 boks berisi 52 butir. Total 5.932 butir atau 71 boks dengan berat 2.829 kilogram.

Hingga saat ini rekomendasi Kabais TNI terkait izin masuk impor barang tersebut belum dikeluarkan. Namun, izin pengiriman senjata itu sudah diajukan berdasarkan Surat Dankorps Brimob Polri kepada Kabais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

Neta mengatakan, semula rencana pembelian senjata api tersebut sempat dipersoalkan Panglima TNI, dengan menyebutkan senjata yang akan dibeli itu jenis SS. Namun Polri kemudian menjelaskan, senjata yang akan dibeli itu bukan jenis SS, melainkan jenis MAG 4.

"Sebanyak 5.000 pucuk dibeli dari Pindad dan 15.000 pucuk lainnya dibeli dari luar negeri. Polri tidak menjelaskan siapa yang memasok senjata itu dan dari negara mana senjata itu dibeli. Hanya disebutkan senjata itu untuk Polantas dan Shabara," ujar Neta.

Neta melanjutkan, dari informasi yang diperoleh IPW, senjata yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta itu jenis SAGL untuk Korps Brimob. Neta meminta Polri menjelaskan soal pembelian 15.000 pucuk senjata dari luar negeri itu.

"Penjelasan ini diperlukan agar tidak muncul spekulasi yang merugikan Polri," tukasnya.