Follow
Polri bakal tindak lanjuti laporan kecurangan di Pilkada Serentak
Merdeka.com - Pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah di Indonesia tinggal satu hari lagi. Berbagai persiapan dan antisipasi sudah dilakukan oleh banyak pihak terkait guna mensukseskan jalannya gelaran pesta demokrasi tersebut. Termasuk Korps Bhayangkara yang menyebar 300.000 personel untuk pengamanan.
"Apabila dikalkulasi hampir 2/3 kekuatan Kepolisian itu diorientasikan untuk pengamanan dari pilkada serentak 2017. Kalau dikalkulasi 2/3 itu diatas 300.000 personel yang akan di khususkan membantu pengamanan tugas-tugas pengamanan pilkada," terang Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan di gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/2).
Tidak hanya itu, Polri juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal pengawasan dan pencegahan adanya tindak kecurangan selama pilkada berlangsung.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang bertugas menangani pelanggaran pemilu? Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu melibatkan lembaga penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian.
"Jadi mekanisme di dalam melihat adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum, perlu diketahui oleh semuanya akan ditentukan oleh Panwas (panitia pengawas) ataupun Bawaslu. Jadi mekanisme Panwas (atau) Bawaslu, mereka yang menentukan apakah masuk kategori (pelanggaran) administrasi atau masuk tindak pidana," kata mantan Kapolda Banten itu.
"Apabila nanti tindak pidana, maka laporan itu akan diterima oleh penyidik dari Polri yang bertugas dimasing-masing kota dan provinsi. Jadi mekanisme seperti itu, yang pertama kali menilai adalah Panwas. Panwas menentukan apakah ini akan diteruskan ke penyidik atau hanya diteruskan melalui jalur administrasi," sambungnya.
Lebih lanjut Boy mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menjaga jalannya kelancaran Pilkada 2017 ini.
"Lebih bagus masyarakat dalam mendukung kegiatan pesta demokrasi ini apabila sebagai pemilih, jadilah pemilih yang baik. Pilih sesuai hati nurani dan tentunya tidak perlu menimbulkan suatu kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat lainnya," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepolisian melakukan pengamanan lewat Operasi Mantap Brata.
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons adanya penggelembungan suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca Selengkapnya
Laporan dibuat TPDI itu dilakukan Petrus Selestinus, Roy Suryo dan empat orang lainnya pada Senin (4/3).
Baca Selengkapnya
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, siap memproses jika terdapat pelanggaran saat jenderal polisinya bersaksi kecurangan pemilu.
Baca Selengkapnya
Sampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca Selengkapnya
Banyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca Selengkapnya
Kepolisian memprioritaskan pengamanan Pilkada serentak agar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca Selengkapnya
Kepolisian mengajak masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada serentak berlangsung.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya