Polri bantah Densus antikorupsi buat saingi KPK
Merdeka.com - Detasmen Khusus (Densus) Antikorupsi Polri berencana sudah mulai bekerja pada awal tahun 2018 nanti. Polri sendiri juga sudah mengajukan dana Rp 975 miliar untuk pembentukan Densus Antikorupsi sendir.
Anggaran sebanyak Rp 975 miliar, nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan komponen baru dan volume kegiatan seperti untuk transportasi dan lain-lain dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi.
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membantah, jika nantinya keberadaan Densus Antikorupsi hanya untuk menyaingi lembaga antirasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang dimaksud dengan anggaran riset? Riset dan pengembangan teknologi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh suatu negara.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
"Tidak-tidak (untuk bersaing). Tidak ada persaingan, kita sinergi, saling menguatkan, saling mendukung," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Kemanan Polri menyatakan, jika Polri nantinya akan bersinergi dengan KPK melalui Densus Antikorupsi dalam melakukan penegakan hukum terutama dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.
"Nanti kita lihat siapa yang mendapatkan kasus-kasus, ini saling melengkapi lah. Kalau kita (Polri) mendapatkan yang lebih besar mungkin disupervisi oleh KPK. KPK mendapatkan yang kecil diserahkan ke Polisi (untuk menangani kasusnya), supaya tidak terbeban ke KPK (semua)," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaUsulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK menarget pemulihan keuangan negara atau asset recovery KPK tahun 2024 adalah Rp400 miliar.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca SelengkapnyaAnalisis pun akan segera dilakukan untuk menyimpulkan ada tidak tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumut tersebut.
Baca SelengkapnyaPasangan Anies Baswedan dan Cak Imin bakan menaikkan anggaran dana parpol untuk cegah korupsi
Baca SelengkapnyaKPK mengaku sedang menelaah laporan yang dilayangkan koalisi masyarakat sipil termasuk ICW.
Baca SelengkapnyaKPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014.
Baca SelengkapnyaAlokasi anggaran untuk TA 2025 akan digunakan untuk menjalankan lima program utama Polri.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK diduga menerima pungli mulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta
Baca SelengkapnyaPolri mengimbau masyarakat melapor jika mengetahui ada penyimpangan pengelolaan anggaran PON Aceh-Sumut.
Baca Selengkapnya