Polri dan BPOM tandatangani MoU soal pengawasan obat palsu

Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk usaha Polri dan BPOM untuk melindungi konsumen khususnya masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya.

"Baru saja tanda tangan pedoman kerja nota kesepahaman MoU antara Kepala BPOM dengan Kapolri. Kita buat pedoman kerja nyata dan jelas," kata Tito di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10).

Tito menjelaskan, nota kesepahaman ini penting dilakukan mengingat banyaknya kasus obat dan makanan palsu yang diungkap baik oleh pihak BPOM atau pun pihak Polri beberapa waktu lalu. Untuk itu, diharapkan dia kerjasama bisa melindungi kesehatan masyarakat.

"Beberapa waktu lalu vaksin palsu, obat palsu di Banten. Di situ publik terbuka obat dan makanan ini penting sekali menyangkut kesehatan masyarakat ke bawah," ujarnya.

Sebelum penandatangan nota kesepahaman ini, diakui Tito kerjasama antara Polri dengan pihak BPOM sudah berjalan dengan baik. Sejumlah kasus obat dan makanan palsu pun pernah diungkap Polri dan BPOM.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menegaskan jika dirinya sudah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan.

"Saya sudah perintahkan Kapolda dan jajaran buat satgas, meningkatkan pengawasan obat makanan termasuk penindakan makanan berbahaya obat palsu," tegasnya.

"Untuk di tingkat mabes Polri ujung tombak Kabareskrim. Mudah-mudahan dengan ini masyarakat terlindungi dari obat dan makanan berbahaya," pungkas Tito. (mdk/did)