Polri dan Kementerian Agraria bentuk tim berantas mafia tanah
Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepakat membentuk tim terpadu guna memberantas mafia tanah. Tim terpadu dibentuk lantaran kasus-kasus pertanahan kian marak seiring harga tanah setiap tahunnya terus meningkat.
"Banyak kasus tanah yang terjadi, overlapping. Tanah harganya mahal, naik terus lagi. Ini kita sepakati dari kepolisian intinya membentuk tim terpadu dengan kementerian," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3).
Tito mengatakan, selain mencegah praktik-praktik kotor, Polri juga terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap para mafia tanah. Di antaranya, penegakan hukum terkait sengkarut pertanahan yang terjadi di Sumatera Utara dan daerah lainnya.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang terlibat dalam mafia hukum? 'Kalau ada kasus begini, nanti ada mafianya datang, 'tolong nih pakai Pasal sekian saja dakwannya, yang nangani nanti penyidiknya ini',' ujarnya. 'Sudah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang kemudian disebut mafia hukum,' tambahnya.
-
Bagaimana mafia hukum bekerja? 'Kalau ada kasus begini, nanti ada mafianya datang, 'tolong nih pakai Pasal sekian saja dakwannya, yang nangani nanti penyidiknya ini',' ujarnya. 'Sudah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang kemudian disebut mafia hukum,' tambahnya.
-
Mengapa mafia TPPO terus beraksi? 'Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya,' kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan Polres Garut untuk menghentikan kriminalitas jalanan? Dalam aturan jam malam itu, para pelajar diberikan jam aktivitas di luar rumah agar terhindar dari keterlibatan kasus kriminalitas. Polisi kemudian meminta agar pelajar mematuhi aturan tersebut demi kenyamanan bersama.
-
Bagaimana Kementan dibantu oleh Polri? Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mem backup dan mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Penindakan adalah upaya terakhir ketika upaya pencegahan tidak bisa kita lakukan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan, jika nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kementeriannya dengan Polri sesuai intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi menginginkan semua tanah di Indonesia bersertifikat.
"Kita punya program sertifikasi, tahun ini 5 juta bidang, tahun berikutnya 7 juta bidang, kemudian tahun berikutnya lagi 9 juta bidang," ucap Sofyan.
Untuk itu, Sofyan meminta dukungan dari Polri untuk ikut andil dalam perbaikan sistem termasuk pencegahan praktik kotor dari para mafia tanah. "Tetapi nanti kalau terjadi pelanggaran, itu tindakan kepolisian," pungkas Sofyan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaNusron menambahkan, Kementerian ATR tak akan puas jika mafia tanah hanya dikenakan delik pidana saja
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, keadilan harus ditegakkan tidak boleh tebang pilih
Baca SelengkapnyaKombes Ade Safri menyelamatkan aset negara senilai Rp10 triliun yang telah berkonflik selama 23 tahun.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2023, setidaknya ada 16 kasus mafia tanah di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya