Polri diminta bebas dari 'aktor politik' usut kasus Ahok

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki T Purnama (Ahok) bakal diperiksa Bareskrim Polri hari ini. Pemeriksaan Ahok sebagai saksi ini menindaklanjuti laporan sejumlah pihak tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh orang nomor satu di DKI ini.

Koordinator Forum Silahturahmi Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lintas Generasi, Mustaghfirien mengingatkan, Polri harus tetap independen dalam mengusut kasus dugaan penistaan agama yang memicu demonstrasi ratusan ribu orang di Jakarta 4 November lalu ini. Mustaghfirien tak ingin ada intervensi dari siapapun dalam pengusutan kasus tersebut.

"Pemeriksaan juga tidak dilakukan karena adanya kepentingan aktor politik tertentu yang menginginkan Ahok sebagai Calon Gubernur terkena diskualifikasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Pemeriksaan juga tak boleh dilakukan semata dikarenakan adanya upaya adu domba oleh kelompok tertentu yang menginginkan rusaknya sendi-sendi hukum negara kita," kata Mustaghfirien saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/11).

Pihaknya pun meminta Polri harus menolak segala macam tekanan dan intervensi dari pihak manapun yang meminta Ahok dikenakan sanksi hukuman. Dia meminta Polri melaksanakan proses penyidikan dengan mengedepankan asas-asas hukum pidana, seperti melihat apakah ada niat jahat dari Ahok yang ingin menistakan Alquran, mengingat Ahok dan keluarga memahami ajaran agama Islam dan banyak membantu masyarakat Islam.

"Menghentikan pemeriksaan terhadap Ahok, apabila bukti-bukti penistaan tidak memenuhi unsur pidana apalagi ada indikasi dugaan aktor-aktor politik yang mencoba menekan proses penyidikan," kata dia.

Dia juga meminta Polri menghukum pelaku provokasi penistaan agama yang dengan sengaja menyebarluaskan video ceramah Ahok di Kepulauan Seribu dengan menyunting sebagian isi ceramah dan mengejar aktor intelektual yang mencoba membuat kerusuhan dan kerusakan di negeri tercinta ini.

Sebelumnya diberitakan, setelah menggelar rapat terbatas dengan Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait aksi unjuk rasa besar-besaran yang berujung bentrokan di sejumlah tempat di ibu kota. Presiden Jokowi menyesalkan bentrokan antara polisi dan massa pendemo di depan Istana Merdeka.

"Kita menyesalkan kejadian setelah Isya, seharusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.

Jokowi mengatakan, ada dalang di balik bentrokan yang terjadi di depan Istana Merdeka. "Dan ini kita lihat ditunggangi aktor politik yang manfaatkan situasi," tegas Jokowi. (mdk/rnd)