Polri Diminta Taat Prinsip 'Due Process of Law' Saat Tangani Kasus Terkait Corona

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, mengingatkan jajaran Polri tidak melanggar prinsip due process of law atau penegakan hukum yang semestinya terhadap penyebar hoaks Covid-19 di media sosial. Dia ingin Polri menegakkan hukum dengan dasar aturan jelas dan prosedurnya dilakukan dengan benar.

Arsul mengingatkan bahwa terkait dengan penindakan-penindakan terhadap mereka yang melakukan ujaran kebencian lewat medsos atau yang menyebarkan hoaks, maka Polri memiliki Surat Edaran Kapolri No 6 Tahun 2015. Isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks sebelum melakukan proses hukum.

"Agar apa yang ada dalam SE Kapolri tersebut diterapkan secara baik oleh Polri untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum," kata Arsul lewat keterangannya, Senin (6/4).

Arsul juga menyoroti keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait penindakan terhadap 18 orang atas dugaan melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 218 KUHP.

Arsul menegaskan bahwa PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB. Penetapan PSBB dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Sampai saat ini pun Menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB.

"Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Kalo mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak menaati perintah pejabat yang sah," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsul meminta Polri mempelajari dengan lebih teliti lagi isi PP tersebut yang pada pokoknya hanya menjelaskan tata cara Menteri Kesehatan menetapkan PSBB berdasarkan Pasal 60 UU No 6 tahun 2018. Demikian pula dengan Permenkes No 9 tahun 2020, baru mengatur mekanisme bagaimana suatu wilayah bisa ditetapkan PSBB, belum menyatakan suatu wilayah sebagai wilayah PSBB.

"Harapan agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak malah menimbulkan ketegangan sosial baru ditengah-tengah warga masyarakat yang resah menghadapi makin menyebarkan wabah Covid-19," tandas Sekjen PPP itu.