Polri Gandeng Kemendag & Bea Cukai Pelototi Bisnis Baju Impor Bekas

Merdeka.com - Polri berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait pelarangan bisnis baju impor bekas. Hal ini dilakukan bersama dengan Bea dan Cukai pada Selasa, 14 Maret 2023.

"Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan hari ini Selasa, 14 Maret 2023 Bareskrim polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan," kata Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (14/3).

"Tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Ramadhan menegaskan, Polisi siap untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait soal pelarangan bisnis baju impor bekas.

"Polri bersama Kementrian Perdagangan dan Ditjen bea cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor," tegasnya.

"Pada prinsipnya, Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai," katanya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menolak tegas jual beli baju bekas impor atau biasa disebut dengan thrifting. Langkah penolakan ini sebagai cara untuk melindungi industri tekstil pelaku UMKM.

"Kami ingin melindungi produk UMKM kita, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil sepatu," jelas Teten Masduki dikutip dari Antara, Senin (13/3).

Menurutnya, saat ini sudah betebaran produk tekstil dan sepatu hasil pelaku UMKM nasional yang mampu bersaing. Impor produk tekstil bekas dan ilegal tidak sejalan dengan upaya Pemerintah mendorong konsumsi produk lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

"Penyelundupan barang bekas, termasuk produk tekstil, itu menurut saya sangat tidak sejalan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk mencintai mengonsumsi karya bangsa sendiri dan yang diperjualbelikan juga ilegal," ucapnya.