Polri Jelaskan Alasan Tak Menahan Sadikin Aksa dalam Kasus Bank Bukopin

Merdeka.com - Polri menjelaskan alasan tidak menahan Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa alias SA. Sadikin ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana perbankan dalam proses penyelamatan Bank Bukopin.

Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono, ancaman pidana dalam kasus ini hanya dua tahun.

"Kan dilihat dari kasus yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Itu menyangkut pasal 54 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 54 itu hukuman pidananya 2 tahun. Maka, atas dasar pertimbangan tersebut Polri tidak melakukan penahanan," jelas Rusdi, Senin (15/3).

Sadikin Aksa alias SA dijadwalkan akan diperiksa Bareskrim Polri, hari ini, Senin (15/3/2021). Namun menurut Rusdi yang bersangkutan urung datang.

Ia menerangkan bahwa hanya kuasa hukumnya saja yang datang ke penyidik. "Menyampaikan hal-hal yang menjadikan yang bersangkutan tidak hadir. Yaitu karena yg bersangkutan masih ada di luar kota. Sehingga penyidik telah melayangkan surat panggilan yang kedua untuk dilakukan pemeriksaan itu pada tanggal 18 Maret 2021. Pukul 9 di Bareskrim," ujarnya.

Rusdi menambahkan, Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan ulang pemeriksaan Sadikin. "Sehingga penyidik telah melayangkan surat panggilan yang kedua untuk dilakukan pemeriksaan itu pada tanggal 18 Maret 2021. Pukul 9 di Bareskrim," imbuhnya.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo inisial SA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

"Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/3).

Menurut Helmy, penetapan SA sebagai tersangka tentunya dilakukan usai melalui proses gelar perkara. Penyidik telah memperoleh cukup fakta hasil dari penyidikan dan alat bukti.

Sejak Mei 2018, PT Bank Bukopin telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk mulai Januari hingga Juli 2020.

Sebagai upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK lantas mengeluarkan kebijakan. Di antaranya memberikan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo yakni SA melalui surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tertanggal 9 Juli 2020.

Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin, dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.

"Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut," jelas dia.

Dalam penyelidikan, lanjut Helmy, ditemukan adanya fakta bahwa setelah surat dari OJK terbit pada 9 Juli 2020, SA mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020.

Sementara, SA pada tanggal 27 Juli 2020 mengirimkan foto surat kuasa melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo.

"Pada tanggal 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020, namun tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo," Helmy menandaskan.

Atas perbuatannya, SA disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp 5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar.