Follow
Polri, Kejagung dan Kemenkum HAM Minta Penambahan Anggaran untuk 2021 ke DPR
Merdeka.com - Komisi III DPR RI menghelat rapat bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Agendanya, membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
Secara bergilir, masing-masing dari instansi menyampaikan penambahan anggaran terhadap pagu indikatif yang telah ditentukan. Seperti Kemenkum HAM, disampaikan oleh Rantam Sariwanto, selaku Sekjen Kemenkum HAM.
"Usulan kami, tambahan tahun 2021 adalah dana pagu Rp15 triliun, kami mengusulkan anggaran tambahan 2021 adalah sejumlah Rp3,1 triliun," kata Rantam di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa Kominfo PPI fokus pada daerah 3T? Ada 30 persen wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam kategori blank spot. Mereka ini dulu sulit mendapatkan layanan TV, kalau pun dapat pakai teknologi satelit yang harganya mahal. Nah dengan kondisi wilayah yang tidak diminati swasta ini (untuk migrasi ke TV digital), kita bantu dengan infrastruktur TVRI,' ujarnya.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Rantam merinci, penambahan dana senilai Rp3,1 T akan dialokasi ke beberapa sektor, seperti pembangunan zona integritas, pemenuhan kegiatan SPPT-TI, dan pemenuhan kebutuhan peralatan kantor.
"Dana penambahan juga dialokasi penyusunan rancangan presiden tentang pelayanan publik HAM," jelas Rantam.
Senada, Polri yang diwakili Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, juga mengajukan penambahan anggaran senilai Rp 31,1 T untuk kebutuhan pengamanan MotoGP sampai pertemuan Polwan se-dunia. Sebagai informasi, dana pagu indikatif Polri tahun 2021 senilai Rp100 T.
"Polri mengusulkan tambahan anggaran dalam penetapan pagu anggaran tahun anggaran 2021 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas sesuai surat Kapolri Nomor B/3331/VI/REN.2.3.2020 tanggal 2 Juni 2020," ujar Komjen Gatot.
Terakhir, Kejaksaan Agung, diwakili oleh Jampidum Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, mengatakan instansinya meminta dana tambahan Rp2,5 T. Sebagai informasi dana pagu tahun anggaran 2021 Kejaksaan Agung saat ini senilai Rp6,9 T.
"Kami juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 T untuk program dan kebutuhan internal. Jaksa Agung telah bersurat kepada menteri keuangan dengan nomor surat B-109/A/Cr.2/06/2020 hal permintaan tambahan anggaran kejaksaan pada pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang pada intinya kejaksaan meminta tambahan anggaran untuk tahun 2021," beber Bambang.
Mendengar penyampaian mereka, Ketua Komisi III Herman Hery berpendapat, usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas dalam rapat internal, sebelum mengajukan ke Badan Anggaran DPR RI.
"Hasil pemaparan ini akan kita bawa dalam rapat internal, keputusan hasil rapat akan kami sampaikan ke Banggar secara tertulis untuk disinkronisasikan," Herman menandasi.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tersebut diketahui meningkat dari usulan anggaran tahun 2024
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca Selengkapnya
Alokasi anggaran untuk TA 2025 akan digunakan untuk menjalankan lima program utama Polri.
Baca Selengkapnya
MA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.
Baca Selengkapnya
Benny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya
Bambang Susantono meminta tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,5 triliun untuk Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya