Polri minta masyarakat bijak sikapi kondisi Tanah Air saat ini
Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengimbau masyarakat khususnya umat muslim untuk tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Desember nanti. MUI bahkan menegaskan bila Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bukan bagian dari MUI.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta masyarakat menyambut baik imbauan dari MUI tersebut. Boy yakin, masyarakat bisa cerdas dan bijak menanggapi kondisi Indonesia saat ini.
"MUI sudah mengeluarkan semacam imbauan kepada masyarakat, kami berkeyakinan masyarakat cerdas dan bijak menentukan kira-kira dalam kondisi saat ini dengan aspirasi yang sudah tersalurkan oleh karenanya perlu mempertimbangkan kembali," kata Boy di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/11).
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta Komnas HAM dari Polda Jabar? 'Sebagai salah satu upaya dalam memastikan penegakan hukum atas kasus tersebut, Komnas HAM kembali meminta keterangan Polda Jawa Barat,' kata Uli dalam keteranganya, Selasa (21/5).
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
Masyarakat diharapkan berpikir ulang penting atau tidak pentingnya hadir dalam aksi unjuk rasa 2 Desember nanti. Mengingat, keinginan para pendemo untuk melakukan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah terlaksana dengan baik.
"Penting atau tidak penting hadir untuk berunjuk rasa, dengan aspirasi yang tentunya sejauh ini sudah ada semacam akomodasi atau akomodir penyampaian pendapat yang dilaksanakan terutama berkaitan dengan proses hukum terlapor Pak Ahok," ujar dia.
Bukan hanya itu, Polri pun membuktikan keseriusan mengusut kasus Ahok dengan mempercepat perampungan berkas perkara Ahok dalam waktu dua minggu. Dalam waktu dekat, berkas perkara Ahok akan dinyatakan rampung dan segera dilimpahkan ke pihak Kejaksaan.
"Pak Ahok yang sudah diperiksa sebagai tersangka dan dalam waktu yang tidak terlalu lama berkas perkara dilimpahkan ke JPU," pungkas Boy.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaPolisi memberikan edukasi ke warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial politik.
Baca SelengkapnyaKompolnas menyebut Polri berhasil hadir di tengah-tengah masyarakat membuat suasana aman, tentram dan damai.
Baca SelengkapnyaDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, aparat kepolisian kembali bersikap brutal kepada para pengunjuk rasa
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaTahapan Pilkada 2024 sedang berlangsung. Saat ini tahapan Pilkada masuk pada kampanye. Pencoblosan dilakukan di tanggal 27 November.
Baca SelengkapnyaSemua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini
Baca SelengkapnyaKapolri menegaskan Polri bukan lembaga anti kritik.
Baca Selengkapnya