Polri nilai Undang-undang sekarang sangat lemah menindak terorisme

Merdeka.com - Polri terus mengingatkan pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Antiterorisme yang baru setelah terjadi sejumlah aksi terorisme. Polri beralasan Undang-undang yang ada saat ini menghambat menindak pelaku terorisme.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, hambatan yang dimaksud itu seperti polisi bisa bergerak jika pelaku sudah terbukti menindak pelaku terorisme. Kemudian, polisi bisa menahan dan menggali informasi dalam waktu tujuh hari dan pengintaian baru bisa dilakukan setelahnya.

"Kewenangan mencegah pelaku dalam aksi sangat lemah," kata Setyo dalam pesan tertulisnya, Jakarta, Rabu (23/5).

Revisi UU 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pertama diajukan sejak terjadinya bom Thamrin dan pembahasan masuk ke rancangan UU di DPR tetapi hingga kini belum juga disahkan. Dia berharap, RUU yang terbaru dapat memberikan wewenang lebih pada Polri untuk melakukan fungsi pencegahan.

"Penanganan terpadu dan efektif butuh payung hukum yang lebih kuat," ujarnya.

Menurut dia, dari sisi RUU Antiterorisme sendiri ada beberapa materi perdebatan yakni Pasal 1 Ayat 1 tentang definisi giat terorisme. Lalu, Pasal 25 Ayat 2 tentang perpanjangan penahanan untuk terduga teroris. Kemudian Pasal 31 Ayat 1 B tentang penyadapan terhadap terduga teroris.

Selanjutnya, Pasal 12b Ayat 5 tentang pencabutan kewarganegaraan. Pasal 43 a tentang penahanan seseorang terduga selama 6 bulan dan Pasal 43b Ayat 1 tentang bantuan TNI dalam penanggulangan terorisme.

"Selain itu, pembahasan ujaran kebencian juga perlu dimasukkan untuk memperkuat UU ITE," kata dia.