Polri persilakan DPR buat badan pengawas Densus 88

Merdeka.com - Polemik tewasnya pentolan Neo Jamaah Islamiyah (JI), Siyono oleh anggota Densus 88 terus bergulir. Bahkan, sampai sejauh ini desakan dan kritikan terlait kematian Siyono itu pun terus diterima polri dari sejumlah pihak.

Bukan hanya itu, pemerintah diminta membuat badan pengawas untuk mengontrol kinerja Densus yang dianggap mulai buruk. Densus dinilai kerap bersikap arogan saat dihadapkan dengan teroris.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mempersilakan pemerintah membuat badan pengawasan. Dia tidak mau mempersoalkan hal tersebut, bila memang kepercayaan masyarakat terhadap polisi mulai luntur.

"Apabila itu dipandang perlu, pada dasarnya apabila dalam badan polri ada yang perlu diawasi tidak masalah. Selama ini kita sudah diawasi," kata Boy, Jakarta, Selasa (3/5).

Kendati begitu, Boy menepis tudingan pihak-pihak tertentu yang menyebut tindakan anggota Densus yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang lantaran tidak adanya pengawasan eksternal atau di luar internal polri.

"Banyak lembaga yang mengawasi polri secara langsung. Seperti Komnasham, Ombudsman, LSM dan media. Kita bekerja tidak lepas dari pengawasan," tambahnya.

Mantan Kapolda Banten ini menilai pada prinsipnya pengawasan adalah hal yang baik. Dia memastikan pihaknya tidak akan merasa terkekang bila masyarakat atau lembaga lainnya terus mengawasi kinerja polri.

"Tidak ada perasaan terkekang, yang dipikirkan oleh polri adalah bagaimana negara ini aman dan semua warga negara selamat terbebas dari segala marabahaya dan ancaman," ujar dia.

Oleh sebab itu, Boy menyerahkan sepenuhnya tuntutan pembentukan badan pengawasan Densus kepada badan legislatif. Menurut dia, dibentuk apa tidaknya badan pengawas Densus adalah hak dari pada anggota dewan.

"Itu adalah menjadi ranah lembaga legislatif, dengan pertombangan aspirasi dari berbagai pihak," terangnya.

"Itu adalah kewenangan lembaga legialatif atau kelompok kerja yang melakukan pembahasan revisi UU tersebut. Sepenuhnya kita hormati apapun hasilnya, mau ditambahkan ada badan pengawas, itu hak tim perumus yang mewakili kepentingan masyarakat," pungkas Boy.