Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Polri Respons Usulan DPR Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

Polri Respons Usulan DPR Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4 Mabes Polri Tetapkan Tersangka Kasus ACT. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Komisi III DPR RI mengusulkan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dijabat polisi berpangkat jenderal bintang empat. Selama ini, Kepala BNPT dan BNN diisi polisi berpangkat jenderal bintang tiga.

Polri merespons usulan tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, siapapun berhak memberikan masukan kepada Polri.

"Orang boleh memberikan masukan, siapapun memberikan masukan kepada Polri," kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (8/6).

Orang lain juga bertanya?

Ramadhan menyebut usulan itu akan diteruskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, dia belum bisa memastikan apakah usulan tersebut akan dikabulkan atau sebaliknya.

"Masukan pasti akan didengar. Tapi tindak lanjut nanti akan kita sampaikan," tutup dia.

Alasan DPR Usul Kepala BNPT & BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengusulkan agar Kepala BNPT dan BNN menyandang pangkat bintang empat atau Jenderal. Selama ini memang dua kepala lembaga dari Polri itu berpangkat Komisaris Jenderal atau bintang tiga.

"Ketua rapat saya usul dalam struktur organisasi yang baru tadi nanti di dalam kesimpulan, kalau diperbolehkan dan ini saya akan menggunakan hak konstitusional saya agar kepala BNPT kepala BNN ini jangan bintang tiga Pak, tapi bintang empat," kata Johan dalam dalam rapat kerja bersama Kepala BNPT dan BNN di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Alasannya, Kepala BNN dan BNPT harus bersifat independen atau setara menteri. Johan berkata, jika masih bintang tiga masih berada di bawah Kapolri.

"Karena apa? karena kalau dia bintang tiga dia masih di bawah Kapolri, Pak. Seharusnya dia independen dan menjadi bintang empat apalagi badan ya, kepala badan ini kan harusnya setara menteri kalau enggak salah," tutur Johan.

"Saya lihat Pak petrus (kepala BNN) sudah pantas juga bintang 4, apalagi Pak Rycko (kepala BNPT)," tambah politisi PDIP ini.

Maka dari itu, dalam kesimpulan rapat, mantan Jubir Jokowi ini mengusulkan agar Kepala BNPT dan BNN disandang oleh bintang empat.

"Sehingga dia setara dengan Kapolri tidak di bawah Kapolri sehingga dia bebas independen, tidak di bawah koordinasi Polri karena ini memimpin Badan," pungkasnya.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Jokowi Berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, PDIP: Boleh Jengkel, Tapi Yowes Mau Apalagi
Jokowi Berhentikan Budi Gunawan dari Kepala BIN, PDIP: Boleh Jengkel, Tapi Yowes Mau Apalagi

Jokowi mengusulkan M. Herindra yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertahanan 2019-2024 menggantikan Budi Gunawan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan

PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).

Baca Selengkapnya
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR
Benarkah RUU Wantimpres Permintaan Prabowo? Begini Jawaban Baleg DPR

Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Wacana Reshuffle Kabinet, Ketum PSI Kaesang: Kami Ngikut
Wacana Reshuffle Kabinet, Ketum PSI Kaesang: Kami Ngikut

Apabila nantinya PSI akan ditawari untuk mengisi salah satu kursi menteri, Kaesang mengaku akan ikut keputusan.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Respons Gerindra Soal Luhut Jadi Penasihat Prabowo
Respons Gerindra Soal Luhut Jadi Penasihat Prabowo

Luhut mengaku diminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi menteri.

Baca Selengkapnya