Polri Sebut Pelibatan Brimob Kawal Kontingen PON Kewenangan Masing-Masing Daerah

Merdeka.com - Mabes Polri menjelaskan perihal pelibatan anggota Brimob mengawal kontingen PON setiap daerah. Polri menyatakan bahwa kebijakan melibatkan anggota Brimob dalam mengawal tim PON itu merupakan kewenangan masing-masing daerah.

"Iya, masing-masing kontingen di kawal oleh anggota Polri, dipimpin oleh kombes," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (16/9).

Menurut Argo, alasan mengikutsertakan personel Brimob semata-mata untuk menjalankan tugas pengamanan yang diambil dari masing-masing daerah. Dia menegaskan tidak ada ketentuan khusus dari Mabes Polri terkait pelibatan personel Brimob dalam mengawal kontingen PON.

"Mengamankan masing-masing kontingen. Tergantung daerah ngirim personel polrinya dari fungsi apa. Bisa sabhara, bisa brimob, bisa gabungan," ujar Argo.

Pelibatan anggota Brimob mengawal kontingen PON itu mendapat protes dari Bupati Jayapura sekaligus Ketua Sub PB PON XX Papua Mathius Awoitauw. Salah satu daerah mengirimkan tim PON dikawal anggota Brimob yaitu Sumatera Barat.

Menurut Mathius, kebijakan tim PON Sumatera Barat yang dikawal Brimob saat menghadiri PON XX di Papua sangat berlebihan. Dia menilai dibawanya personel Brimob oleh kontingen Sumatera Barat dianggapnya memberi kesan Papua tidak aman bagi para atlet dari seluruh Indonesia untuk mengikuti PON.

"Saya menilai itu sangat berlebihan seakan-akan memberi kesan bahwa Papua ini tidak aman. Di sini aman-aman saja kok. Lagipula untuk keamanan dari panitia PON juga sudah ada, jadi tidak perlu lagi membawa pengamanan sendiri. Jangan sampai ada kesan bahwa Kontingen Sumbar tidak percaya dengan kerja panitia di Papua," ungkap Mathius kepada wartawan, Kamis (16/9).

Menurut dia, kebijakan Tim PON Sumatera Barat yang membawa Brimob ke Papua memberikan kesan bahwa Sumatera Barat tidak yakin bahwa Papua aman bagi siapa pun dari seluruh Nusantara.

"Jangan saudara-saudara dari Sumatera Barat memberi kesan bahwa Papua ini menyeramkan. Di Papua ini saudara dari Sumatera Barat banyak sekali dan mereka aman-aman saja. Jadi tolong jangan buat kebijakan aneh macam begini," lanjutnya.

Dia menjelaskan, untuk standar keamanan atlet PON sudah diatur semua oleh pihak panitia yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan masyarakat.

"PON ini adalah pesta olahraga persaudaraan sesama anak bangsa dari seluruh suku dan daerah di seluruh Indonesia. Kita harus beri kesan bahwa ini adalah perhelatan persahabatan dan persaudaraan. Dengan ada macam begini kan seakan-akan memberi kesan tidak percaya pada kami di Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik," tegas Mathius.

Maka itu, dia meminta agar kontingen PON XX Sumatera Barat mengevaluasi kembali keputusannya membawa kekuatan Brimob sebagai pengamanan khusus bagi para atlet. "Jangan seperti itu. Datang ke Papua ini biasa saja. Di sini aman-aman saja," pungkasnya.

Diketahui sejumlah atlet asal Sumatra Barat (Sumbar) mulai diberangkatkan ke Papua untuk mengikuti PON XX. Mereka akan mendapat pengawalan dari Brimob Polda Sumbar selama mengikuti ajang itu. “Brimob Sumbar juga akan membantu pengamanan kontingen Sumbar di Papua dengan mengirimkan satu SSK guna mengantisipasi segala kemungkinan,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, Dedi Diantolani.

31 Brimob Kawal Kontingen PON NTT

Kontingen PON asal NTT juga dikawal 31 personel Brimob Polda NTT. Mereka mendapat tugas mengawal kontingen NTT pada PON XX yang digelar di provinsi itu.

Personel Brimob Polda NTT akan diberangkatkan dalam tiga tahap sesuai pengiriman kontingen. Tiap tahap beranggotakan sekitar 10 personil.

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif menjelaskan, pengiriman personel Brimob ini merupakan perintah Kapolri kepada seluruh Polda. Mereka diinstruksikan untuk mengamankan kontingen masing-masing pada PON XX Papua.

"Pengamanan ini dilakukan dengan kemampuan, profesionalisme, dan secara humanis, dan kita tekan zero insiden. Apa pun itu yang ada, baik itu atlet, kontingen, dan juga personel itu sendiri," katanya, Kamis (16/9).

Menurut Lothairia Latif, pihaknya akan mengamankan kontingen NTT dengan profesional. "Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Penugasan yang sifatnya nasional seperti ini harus melalui persiapan yang benar, karena kita tidak bisa prediksi tapi kita bisa antisipasi," jelas Lotharia Latif.

Ia menyebut, pengiriman personel Brimob ini bukan karena kerawanan. Namun terlebih untuk pengamanan event nasional di Papua yang cukup jauh. Sesuai amanat, pengamanan internal kontingen provinsi diserahkan ke Polda masing-masing.

"Personel yang kita berangkat berjumlah 31 orang setingkat peleton, dan di sana tinggal kita menyesuaikan karena di sana juga sudah ada pasukan yang disiapkan oleh Polda Papua. Konsen kita adalah bagaimana atlet kita aman," ujar Lotharia Latif.

Personel yang ditugaskan mengamankan kontingen NTT pada PON XX Papua telah mengikuti pelatihan selama satu bulan. Latihan yang dijalani terdiri dari terori dan praktik.

"Kita memang harus seperti itu, tidak boleh over confidence dan ingat semuanya kita harus lakukan dengan profesional," tutup Lotharia Latif.

BNPT Waspadai Teror KKB

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengantisipasi serangan terorisme dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) ketika penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. BNPT terus berkoordinasi dengan jaringan intelijen.

"Berkaitan dengn pelaksanaan PON di Papua pada tanggal 2-15 Oktober mendatang, kami tentu berkoordinasi terus dengan jaringan intelijen yang ada," ujar Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (15/9).

Boy mengatakan, pihaknya telah memberikan masukan untuk meningkatkan kewaspadaan supaya negara tidak dipermalukan dengan aksi teror tersebut.

"Karena serangan terorisme dalam PON itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tentu tidak ingin dipermalukan dengan aksi-aksi itu," ujarnya.

Boy menyebut akhir Mei lalu telah dilakukan penangkapan 11 warga di Merauke karena berkaitan dengan ISIS. Belum lagi awal tahun 2020 terjadi aksi kekerasan KKB dilakukan bukan di kawasan pegunungan.

"Ini tentu menjadi sebuah catatan yang harus diperhatikan dan kami BNPT memberikan masukan kepada petugas di bidang keamanan dan besok pun masih dibahas kembali dengan bapak Menko Polhukam. Rencananya pada hari Jumat siang," ujarnya.