'Polri sedang dijadikan instrumen kekuatan jahat di dunia politik'

Merdeka.com - Peneliti dari Indonesia Institute for Development and Democracy (INDED), Arif Susanto meminta Presiden Jokowi turun tangan menangani semakin kuat dan semena-menanya institusi kepolisian dalam menghadapi kasus-kasus yang menyeret para petingginya.

Dirinya juga menegaskan agar Jokowi benar-benar berani mengambil tindakan, dan tidak hanya sekedar berwacana saja.

"Polisi harus dikembalikan sebagai lembaga penegak hukum, dengan peran utama untuk melindungi dan melayani masyarakat. Karena yang terjadi sekarang, Polri ini sedang dijadikan instrumen bagi kekuatan jahat para petingginya di dunia politik," kata Arif dalam sebuah diskusi di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

"Keraguan masyarakat saat ini terhadap institusi kepolisian, tidak boleh diacuhkan begitu saja oleh Jokowi. Karena justru sebenarnya, Jokowi itu besar dari kekuatan sipil. Jokowi harus ambil kendali dan jangan hanya pidato serta beretorika saja," katanya menambahkan.

Ketika ditanya mengenai alasan para petinggi sementara KPK saat ini, yang menyerahkan kasus BG ke Kejaksaan Agung, Arif mengatakan bahwa alasan mereka dalam hal tersebut jelas sangat mengada-ada.

Dirinya bahkan curiga jika arahan selanjutnya setelah pelimpahan kasus BG dari KPK ke Kejagung ini, akan mengarah pada dipetieskan kasus tersebut sehingga jauh dari jangkauan hukum.

"Saya mencatat ada pengistimewaan oleh para pimpinan sementara KPK saat ini, yang menyerahkan kasus BG ke Kejagung. Kalau memang Taufiequrachman Ruki itu bilang bahwa masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan oleh KPK, kenapa kasus BG tidak diprioritaskan?" kata Arif.

"Karena saya sendiri menduga, jangan-jangan pelimpahan kasus BG ke Kejagung ini mengarah kepada upaya peti es atas kasus tersebut. Maka Jokowi harus mencari orang yang kapabel untuk menduduki jabatan Kapolri dan KPK, agar ia benar-benar bisa berpihak kepada publik demi penyelesaian kasus tersebut," katanya menambahkan.