Polri Soal Reuni 212: Semua Elemen Masyarakat Boleh Sampaikan Aspirasi
Merdeka.com - Alumni 212 saat ini tengah bersiap untuk menggelar reuni akbar yang akan dilaksanakan setiap 2 Desember. Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal tak melarang kegiatan yang selalu diadakan di awal bulan Desember itu.
Kendati demikian, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya itu harus memenuhi aturan yang sudah ada. Terlebih tak harus mengumpulkan massa aksi dengan jumlah yang banyak.
"Semua elemen masyarakat dapat menyampaikan aspirasi. Tetapi tidak harus dalam jumlah banyak, karena akan cenderung setidaknya ada gangguan keamanan. Ada gangguan kemacetan dan lain-lain," katanya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (14/11).
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Kenapa harus batasi jumlah tamu? Mengundang banyak tamu berarti biaya yang lebih besar untuk makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Dengan membatasi jumlah tamu, kamu dan pasangan pastinya akan bisa mengalokasikan anggaran lebih besar pada hal-hal yang lebih penting dalam acara pernikahan, seperti makanan berkualitas atau hiburan yang bagus.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
Dia ingin agar pihak 212 melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada aparat keamanan soal aksi yang ingin diadakan. Karena aksi 212 tersebut selalu diikuti dengan massa yang banyak.
"Kami mengimbau semua panitia pelaksana untuk duduk bareng dulu membicarakan bagaimana aksi unjuk rasa bukan hanya rencana 212 tapi semua rencana semuanya dilihat dulu ada untung ruginya," ujarnya.
Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni di Monas,Jakarta Pusat pada 2 Desember 2018 mendatang. Panitia tengah mempertimbangkan untuk mengundang pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
"Sedang dipertimbangkan, didiskusikan, dimusyawarahkan dengan panitia," ujar Ketua PA 212 Slamet Maarif usai pertemuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/11).
Slamet juga belum bisa memastikan apakah Pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab bakal hadir pada Reuni 212 nanti. Namun ia memastikan, Rizieq bakal memberikan sambutan baik langsung maupun melalui video pada acara silaturahmi sekaligus peringatan Maulid Nabi tersebut.
Lebih lanjut, Slamet mengklaim pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan terkait acara Reuni 212 itu ke Mabes Polri. Alumni dari berbagai penjuru Tanah Air juga disebut telah siap hadir pada acara tersebut.
"Kami berdoa bersama buat anak bangsa sekaligus memperingati Maulid Nabi. Insya Allah zikirnya (dipimpin) dengan Ustaz Arifin Ilham dan diiringi oleh grup selawat Sabyan Nissa," ucap Slamet.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Baca SelengkapnyaKapolri mengingatkan, warga yang tak puas hasil pemilu harus tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaTerlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran massa.
Baca SelengkapnyaSemua pihak diminta menghormati proses di MK yang sedang berjalan saat ini
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan, para peserta Aksi Bela Palestina untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1.929 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaSusatyo menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Baca Selengkapnya