Polri soal ucapan SBY aparat tidak netral: Bisa dibuktikan atau tidak?
Merdeka.com - Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bahwa TNI, Polri, dan BIN tidak netral dalam mengawal Pilkada Serentak 2018. Menurut Rikwanto, pernyataan SBY itu merupakan pendapat pribadi.
"Itu pendapat ya, siapa saja boleh. Bukan hanya dari Pak SBY, siapa saja boleh berpendapat," kata Rikwanto dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Namun, Rikwanto mengatakan pernyataan Presiden RI ke-6 itu belum tentu benar. Apalagi, hingga kini belum ada bukti mengenai ketidaknetralan aparat selama mengawal jalannya Pilkada Serentak 2018.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana DPR ingin memastikan netralitas para pihak yang dilibatkan? 'Karena betul-betul dilibatkan langsung pada tiap prosesnya. Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
"Tinggal pendapat itu mendasar atau enggak. Terwujud di lapangan, bisa dibuktikan atau tidak, itu banyak persepsi yang muncul dengan pernyataan itu," ucap Rikwanto.
Yang pasti, Rikwanto menegaskan bahwa aparat negara baik TNI, Polri, dan BIN tetap menjaga netralitasnya selama mengawal dan mengamankan jalannya proses Pilkada Serentak 2018.
"Dalam pelaksanaan Pilkada ini, tidak ada sama sekali pun untuk tidak netral dalam bersikap di lapangan ya. Tugas kami (Polri) dua, yang utama menjaga keamanan supaya itu terlaksana dengan baik dan menjaga netralitas," tandas Rikwanto.
Selain itu, Rikwanto meminta kepada masyarakat agar melapor apabila menemukan anggota Polri yang tidak netral saat mengawal Pilkada Serentak 2018.
"Kami mengharapkan dari masyarakat untuk menginformasikan apabila ada indikasi-indikasi ketidaknetralan dari Polri," katanya.
Rikwanto menambahkan, tentunya laporan tersebut disertai dengan bukti yang kuat sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti. "Sehingga kita bisa langsung mengambil sikap dan tindakan ya," kata Rikwanto.
Ia pun berharap, kepada seluruh anggota Polri agar tetap menunjukan siap netralitasnya selama mengawal dan mengamankan jalannya proses Pilkada Serentak 2018. "Jangan sampai dugaan tersebut terwujud dan mencemarkan demokrasi ini," tandas dia.
Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri diharapkan menjalankan fungsinya untuk mengamankan pemilu agar damai.
Baca SelengkapnyaTNI memastikan sikap profesional kepada seluruh prajurit demi menjaga netralitas selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaSugeng mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral.
Baca SelengkapnyaJenderal Listyo memberikan arahan kepada kepolisian terkait pengamanan Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR bisa menambahkan kewenangan Bawaslu untuk menindak oknum Polri yang tidak netral.
Baca SelengkapnyaMenko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaEmpat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya