Polri sudah kirim tiga nama pengganti Irjen Heru ke KPK
Merdeka.com - Mabes Polri sudah memberikan tiga nama untuk menggantikan posisi Irjen Heru Winarko ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Heru yang sebelumnya menjabat sebagai direktur penindakan di KPK, saat ini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
"Polri sudah diberikan warning untuk menyiapkan nama-nama. Dan kalau tidak salah, sudah mengajukan tiga nama," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).
Kendati demikian, kata di, tiga nama tersebut harus menjalani proses seleksi kembali atau mengikuti open bidding (lelang jabatan) yang akan dilakukan oleh KPK. Sebab, bukan Polri saja yang mengajukan nama, karena kemungkinan Kejaksaan Agung juga menyodorkan.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
"Karena nanti yang menentukan, yang melakukan open bidding adalah dari KPK. Jadi Polri sifatnya ya saya kira sebagai peserta yang ikut open bidding di KPK," ujarnya.
Saat ditanya tiga orang yang dimaksud, Setyo enggan merinci. Namun kriteria sebagai Deputi Penindakan, lanjutnya, minimal sudah berbintang dua alias Inspektur Jenderal (Irjen).
"Kriterianya kan dia minimal bintang satu senior yang siap untuk naik bintang dua," ucapnya.
Saat ditanya apakah salah satu nama yang diajukan adalah Brigjen Aris, Setyo bersikukuh belum tahu.
"Sampai sekarang kita belum dapat Informasinya. Saya tidak mau menyatakan iya atau tidak, karena tidak mendapatkan informasi. Prinsipnya adalah ini kan Deputi Penindakan, tentunya kriterianya adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai penyidik. Nah yang sudah mempunyai asam garamnya kan adalah dari Polri dan dari Kejaksaan. (Untuk posisi Aris) nanti ada Wanjakti," jelas Setyo.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaKabar itu dibenarkan Kapuspenkum, Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.
Baca SelengkapnyaKorps Adhyaksa memiliki pertimbangan sebelum merekomendasikan lima jaksa tersebut.
Baca SelengkapnyaPenggantian Wakapolri masih dalam proses dan terus berjalan serta telah ada beberapa nama dari bintang dua dan tiga.
Baca SelengkapnyaPendaftaran Calon Pimpinan dan Calon Dewan pengawas (Dewas) KPK ditutup pada 15 Juli.
Baca SelengkapnyaSepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaKemendagri mulai melakukan penyaringan terhadap sejumlah nama yang diusulkan dari 10 DPRD provinsi di Indonesia untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaJokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaPlt bisa ditunjuk dari empat wakil ketua KPK. Yakni, Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango, atau Nurul Ghufron.
Baca SelengkapnyaKPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengatakan partai-partai politik dapat mengusulkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tertulis
Baca Selengkapnya