Polri tak bisa menahan hasrat para jenderal buat berpolitik

Merdeka.com - Pilkada serentak 2018 akan diramaikan dengan bakal calon kepala daerah dari perwira tinggi TNI dan Polri. Seperti Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi yang akan bertarung di Pilgub Sumut, Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail di Pilgub Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin di Pilgub Kaltim dan Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Pilgub Jawa Barat.

Selain itu, Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw yang asli Papua, berencana maju di Pilgub Papua dengan mendaftar di Partai Golkar. Namun ternyata, rencana itu diurungkan.

Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan hal itu sudah menjadi pilihan dari Paulus dan bukan hak Polri melarangnya.

"Polisi enggak bisa menahan hak asasi semua anggota polisi untuk berpolitik apa pun itu bentuk politik. Kita enggak tahu juga. Dia kan belum menyampaikan secara resmi juga, belum ada juga dan enggak ada," kata Iqbal di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Namun, jika memang ada anggota Polri yang maju dalam Pilkada 2018, itu sudah dalam pengawasan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Jika ada yang melakukan pelanggaran hukum, maka anggota Korps Bhayangkara tersebut tetap akan dihukum sesuai dengan prosedur yang ada.

"Ada pengawasan kan, Irwasum, ada Propam kalau terbukti mekanismenya ada. Penegakan hukum adalah equal, siapapun itu. Kalau ada internal kami yang melakukan pelanggaran hukum, akan kami proses hukum. Prinsipnya adalah kepolisian akan lihat bukti-bukti itu," ujarnya.

Pihaknya bisa menghukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran apabila terbukti bersalah dan adanya alat bukti yang bisa menghukum anggota yang bersalah tersebut.

"Kita bekerja untuk penegakan hukum, menetapkan tersangka, ada alat buktinya. Minimal dua alat bukti yang cukup," ucapnya.

Oleh karena itulah, pihaknya akan membuat Satgas Money Politik agar tak terjadi kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan dilakukan oleh para calon kepala daerah saat Pilkada 2018 nanti.

"Sehingga kita bentuk Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain. Kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," tandasnya.