Polri tak masalah UU ITE baru mengurangi masa hukuman tahanan

Merdeka.com - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar menilai pengesahan UU ITE yang tak akan mengubah subtansi aspek hukum. Meskipun terdapat pengurangan masa hukuman dalam salah satu pasal yang pada UU tersebut.

"Saya kira dari sisi aspek penegakan hukum hampir tidak ada masalah. Secara subtansi aspek hukumnya tidak ada beban yang berarti. Di sana saya lihat kepada ancaman hukuman katakanlah dalam hal ini pasal 27(3) yang dianggap sebagai pasal pencemaran nama baik, penghinaan ancaman hukumannya lebih rendah jadi 4 tahun," kata Boy di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (27/11).

Boy melanjutkan dengan adanya aturan baru tersebut menjadikan tersangka yamg diduga melakukan pelanggaran tak harus dilakukan penahanan. Hanya saja harus wajib lapor selama kasus berlangsung.

"Jadi kalau dari penyidik Polri, mekanisme tidak menjadi hambatan di situ hanya terjadi pengurangan hukuman, penegasan terhadap objek dalam konteks itu adalah manusia," ujar Boy.

Adanya pengurangan ancaman hukum tersebut kata Boy tak berdampak positif ataupum negatif. Sebab menurut jenderal bintang dua itu yang terpenting adalah konsistensi penanganan kasusnya.

"Menurut hemat kami yang penting konsistensi menangani kasusnya. Ini konsistensinya haru dilakukan, ancaman hukuman memang bisa 6 tahun penjara tapi kan jarang hakim memberikan hukuman maksimal," ungkap Boy.

"Tapi dalam hukum acara kita ada sedikit perubahan terhadap hukum acara yang biasanya dilakukan penahanan untuk ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Dalam hukum acara kita dapat dilakukan penahanan sifatnya selama ini kan dapat bukan wajib ditahan kepada para tersangka," terang Boy.