Polri tegaskan pemeriksaan Denny Indrayana bukan kriminalisasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyatakan agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap KPK dan pendukungnya. Pakar hukum Prof Jimly Asshiddiqie menilai perintah Presiden Jokowi sudah tegas dan jelas.
Menanggapi hal itu, Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, pemanggilan terhadap Denny Indrayana, guru Besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada itu, bukan bagian dari kriminalisasi.
"Prinsipnya setiap laporan masyarakat itu harus dicek harus dipastikan lagi harus dilayani, siapapun dia tinggal dari penyidik adakah unsur pidana atau tidak," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/3).
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
Dia mengatakan, jika tidak ada unsur pidana dalam kasus terkait payment gateway layanan pembuatan paspor di seluruh kantor imigrasi, maka pihaknya tak akan melanjutkan penyelidikan.
"Kalau tidak ada, tidak bisa dilanjutkan walaupun ada laporannya tidak bisa dipaksakan. Kalau ada unsur pidana tentu bisa diproses dan bisa dilanjutkan. Kita lihat fakta hukumnya saja," jelasnya.
Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan dari 12 saksi telah ditemukan pelanggaran dalam tender payment gateway.
"Dalam pemeriksaan ada memang tender-tender yang memang dalam ketentuan tidak ada. Itu yang sedang di dalami," tukasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaksa Agung menyatakan tidak ada politisasi dalam proses penegakan hukum tersebut, khususnya berkenaan dengan Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengklaim tiga anggota Polri tersebut tidak berkaitan dengan teroris DE.
Baca SelengkapnyaMenurut Susno Duadji, tidak ada pembunuhan dalam kasus Vina
Baca SelengkapnyaKarena tidak ditemukannya unsur pidana, proses sanksi etik Mayor Dedi diserahkan kembali ke Kodam I/Bukit Barisan.
Baca SelengkapnyaDiselisik soal penemuan dokumen saat penggeledahan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca SelengkapnyaSandi tidak menjelaskan alasan dari motif penguntitan yang dilakukan Densus 88.
Baca Selengkapnya