PPATK Dalami Dugaan APBD dan Dana Otsus Papua Mengalir ke KKB

Merdeka.com - Ketua PPATK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya sejauh ini masih mendalami dugaan aliran APBD dan Dana Otsus Papua masuk ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menelusuri hal tersebut terbilang tidak mudah.

"Ini tidak mudah ya sebenarnya, karena apakah anggaran yang ditarik keluar secara menyalahi prosedur itu baik Dana Otsus dan APBD itu digunakan oleh KKB atau OPM itu memang kita sedikit mengalami kesulitan," tutur Dian dalam keterangan video yang dibagikan ke awak media, Jumat (25/6).

Menurut Dian, banyaknya transaksi secara tunai di Papua membuat penelusuran aliran dana menjadi lebih sulit. Hal tersebut pun imbas kurangnya pemerataan infrastruktur pembayaran non tunai.

"Berdasarkan hasil analisis pengamatan di lapangan dan memang ada indikasi bahwa ada anggaran-anggaran yang seharusnya digunakan tentu saja untuk pembangunan dan kesejahteraan di Papua, ini jadi anggaran-anggaran dan kadang tidak digunakan prosedur yang seharusnya," jelas dia.

Lebih lanjut, besarnya APBD dan Dana Otsus Papua semestinya dapat menyejahterakan masyarakat lebih dari penduduk yang ada di wilayah lain. Kejanggalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pun menjadi perhatian lebih PPATK.

"Harus kita lakukan memang pendalaman apakah uang itu sebetulnya berujung untuk kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi justru digunakan untuk justru menyumbang ke organisasi terlarang seperti KKB atau OPM dan lainnya, ini yang terus kita lakukan, kita koordinasi dengan pihak keamanan dan pihak lain tentu saja," Dian menandaskan.

Marak Dugaan Korupsi APBD dan Dana Otsus Papua

Dian sebelumnya menyampaikan, pihaknya sangat memperhatikan APBD dan Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Dengan jumlah anggaran yang terbilang besar, seharusnya masyarakat Papua dapat lebih sejahtera dibanding penduduk di daerah lain.

"Kalau kita pahami bahwa sebetulnya APBD Papua secara keseluruhan cukup besar, rata-rata di atas Rp14 triliun dan juga Otsus di atas Rp8 triliun. Nah ini jumlah yang tidak sedikit saya kira, di dalam konteks kalau kita membandingkan dengan penduduk Papua yang hanya berjumlah tiga jutaan," katanya dalam video yang dibagikan ke awak media, Kamis (24/6).

Dia menegaskan, hal tersebut perlu menjadi perhatian lantaran berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan di Papua dan Papua Barat terbilang jauh dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Yakni sekitar 27, 5 persen untuk Papua Barat dan sekitar 22,17 persen di Papua.

"Nah itu ada sesuatu hal yang salah menurut kita," jelasnya.

Hasil dari analisis dan pemeriksaan PPATK, lanjut Dian, menunjukkan bahwa terindikasi maraknya dugaan kegiatan korupsi atau transaksi keuangan yang mencurigakan di Papua dan Papua Barat.

"Dalam hal ini tentu saja adalah transaksi keuangan yang terkait dengan korupsi Papua, ini merupakan suatu hal yang harus kami sampaikan secara umum. Tentu saja karena kita tidak akan berbicara secara individual kasus,”ujarnya.

PPATK sendiri total sudah menyampaikan ke aparat penegak hukum, baik itu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, ada sekitar 82 hasil analisis dugaan korupsi yang melibatkan sekitar 52 orang.

"Ada beberapa kelompok orang yang terlibat di dalamnya, yang pertama terkait dengan pejabat politik daerah, yang kedua terkait dengan pejabat birokrasi daerah, kemudian berikutnya terkait dengan vendor atau rekanan pemerintah daerah, kemudian juga ada yayasan, kemudian juga ada organisasi masyarakat dan individu, dan ini memang menunjukkan bahwa persoalan di Papua ini tidak sederhana dengan wilayah yang demikian luas," terangnya.

Dian menyampaikan, pihaknya terbilang kesulitan dalam mendeteksi dugaan korupsi di APBD dan Dana Otsus Papua lantaran cakupan wilayah yang luas dan sistem pembayaran yang kurang terfasilitasi.

"Papua ini tidak sederhana, dengan wilayah yang demikian luas dan dengan sistem pembayaran yang masih berbasis kepada cash (tunai) itu tentu saja membuat Papua memerlukan penanganan tersendiri. PPATK dalam melaksanakan tugasnya ini tidak ringan," ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya saat melakukan analisis dan pemeriksaan mesti lebih detail dalam setiap kasusnya. Menjadi fenomena umum di Papua bahwa banyaknya penggunaan terhadap transaksi tunai ini sangat rawan dugaan korupsi.

"Bisa dikatakan begitu karena salah satu persoalan kemungkinan besar adalah infrastruktur dan jaringan komunikasi dan lain sebagainya itu tidak sekuat di wilayah lain di Indonesia," jelas dia.

Dian berharap, penyaluran APBD dan Dana Otsus Papua hendaknya dapat dilakukan dengan cara yang lebih mengikuti tata kelola. Untuk itu, diperlukan pemerataan pembangunan fasilitas transaksi keuangan secara digital.

"Ada beberapa rekomendasi ketika kami melakukan analisis situasi Papua ini, bahwa memang ke depan harus memastikan bahwa pertama adalah terkait dengan penggunaan uang cash ini yang saya kira ke depan harus ada upaya bersama lembaga-lembaga terkait untuk bekerjasama, bagaimana meningkatkan semua infrastruktur yang ada terkait pembayaran yang sifatnya non tunai," tutupnya.

Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com