PPATK diminta usut aliran dana penyelundupan 3 kontainer di Merak

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menelusuri aliran rekening terhadap pihak terkait atas dugaan praktik pungutan liar di Pelabuhan Merak, Banten. Dugaan praktik pungli itu menyusul kantor Bea Cukai berhasil menggagalkan tiga kontainer berisi produk-produk impor tidak berizin, seperti motor gede (moge) serta laptop dan tekstil yang diselundupkan melalui pelabuhan Merak, Banten, pekan kemarin.

"PPATK harus inisiatif, kalau masalah keluar masuknya barang ini tentang kepabeanan. Dilihat, masalah ini penyelundupan administrasi atau fisik. Apakah surat pengiriman barangnya yang tidak benar, harusnya ditulis apa barang yang dikirim beda. Apakah ada mengibuli petugas, atau ada misalnya dugaan petugasnya pura-pura tidak tahu karena dibayar," kata Yenti saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/11).

Menurut dia, penangkapan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai serta aparat Kepolisian Banten tersebut pastinya berdasar data kuat. Karena itu, pihak PPATK bisa langsung menganalisis pejabat-pejabat di pelabuhan itu, dan yang diduga terkait, atau membackingi, guna mengungkapan keterlibatannya.

"Ada fakta hukum, harus segera untuk menganalisis. Ada nama siapa yang masuk. Kan langkah penangkapan sudah," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, PPATK dapat bekerjasama dengan Tim Saber PUngli serta aparat Kepolisian guna menyelasaikan permasalahan tersebut. "PPATK segera berkoordinasi dengan petugas Saber Pungli, atau petugas yang meminta langsung. Jangan-jangan ini bukan pertama kali," tandasnya.

Sebelumnya, kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Merak, Banten menggagalkan upaya penyelundupan tiga kontainer barang-barang yang duga selundupan karena tidak sesuai dengan keadaan fisik barang tersebut atau tanpa dokumen. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Hary Budi Wicaksono di Merak, Jumat, mengatakan berbekal informasi dari masyrakat pada Jumat (28/10).

"Petugas bea dan cukai berkordinasi dengan tim penindakan Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mencegah masuknya beberapa jenis barang impor yang dikategorikan sebagai barang yang dilarang dan dibatasi," kata dia.

Diberitakan Antara, dari informasi yang diperoleh, petugas melakukan pemerikasaan terhadap tiga kontainer tersebut yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT IKPP Merak Mas.

"Saat dilakukan pemeriksaan kedapatan barang yang diberitahukan tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuannnya," kata Hary budi Wicaksono saat ekspose terkait pengungkapan kasus tersebut.

Menurut Hary, berdasarkan hasil penelitian yang mendalam barang-barang yang diimpor oleh PT DIM tersebut diantaranya, sekitar 580 unit laptop, 6.000 botol minuman mengandung etil alkohol berbagai merek, delapan unit motor besar dan sekitar 433 paket produk tekstil.

"Barang tersebut masih disimpan di TPS PT IKPP untuk dilakukan pencacahan dan indentifikasi secara menyeluruh," katanya.

Pihak bea cuki selanjutnya akan melakukan proses penyidikan atas kasus yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 8,5 miliar tersebut.

"Dengan adanya kasus ini bea cukai akan terus meningkatkan pengawasan derta kordinasi dengan pihak terkait untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang terlarang," kata Hary.