Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPATK Luncurkan NRA TPPU Pendanaan Terorisme dan Senjata Pemusnah Massal

PPATK Luncurkan NRA TPPU Pendanaan Terorisme dan Senjata Pemusnah Massal Kepala PPATK Dian Ediana Rae. ©Liputan6.com/Maulandy

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan Penilaian Risiko Indonesia atau National Risk Assessment (NRA) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, dengan peluncuran NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2021 diharapkan para pemangku kepentingan terkait dapat mengetahui dan memahami pemetaan risiko tinggi terkait tindak pidana tersebut di Indonesia, baik lingkup domestik maupun luar negeri.

"Saat ini Indonesia tengah menjalani proses untuk menjadi anggota penuh FATF, kita harus semakin memperkuat komitmen untuk mewujudkan Indonesia agar dapat diterima menjadi anggota FATF. Keanggotaan Indonesia di FATF sangat penting karena akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia," ujar Mahfud dalam acara yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/8).

Menurut Mahfud, Indonesia mwnjadi satu-satunya negara dalam G20 yang belum menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Ini menjadi salah satu langkah meningkatkan reputasi Indonesia sehingga sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

"Keanggotaan Indonesia di FATF juga akan berkontribusi strategis bagi Indonesia untuk ikut serta menentukan berbagai standar global terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Mahfud.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan, penyusunan dan peluncuran NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2021 ini merupakan bentuk penyempurnaan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai resiko tindak pidana tersebut.

"Baik dalam lingkup domestik maupun luar negeri," ujar Dian.

Dalam acara peluncuran Penilaian Resiko Indonesia atau NRA TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2021 tersebut pun diikuti oleh prosesi penandatanganan dokumen oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Reporter: Nanda Perdana Putra

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
Cegah Pencucian Uang, Mandiri Utama Finance Resmi Kolaborasi dengan PPATK
Cegah Pencucian Uang, Mandiri Utama Finance Resmi Kolaborasi dengan PPATK

MUF mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun
Bareskrim Polri Kembalikan Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang Sebesar Rp3,74 Triliun

Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Wanti-Wanti PPATK Tak Kalah dengan Pelaku TPPU: Tak Boleh Kalah Canggih, Tingkatkan Sinergi dan Inovasi
Jokowi Wanti-Wanti PPATK Tak Kalah dengan Pelaku TPPU: Tak Boleh Kalah Canggih, Tingkatkan Sinergi dan Inovasi

Menurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.

Baca Selengkapnya
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang
Masuk Anggota Penuh FATF Ke-40, Indonesia jadi Negara Anti-Pencucian Uang

Pengukuhan tersebut diputuskan dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis.

Baca Selengkapnya
Ternyata Satuan Khusus dari Pasukan Elite 3 Matra TNI & Polri Tergabung di Badan ini, Tugas Operasinya Tak Sembarangan
Ternyata Satuan Khusus dari Pasukan Elite 3 Matra TNI & Polri Tergabung di Badan ini, Tugas Operasinya Tak Sembarangan

Tak disangka satuan khusus dari Pasukan elite 3 Matra TNI & Polri tergabung dalam Badan ini.

Baca Selengkapnya
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang
RI Jadi Anggota Tetap FATF, Jokowi: Langkah Awal Tata Kelola Rezim Anti Pencucian Uang

Menurut Jokowi, keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T
Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T

Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu

Baca Selengkapnya
BNPT Bongkar Pola Serangan Terorisme di Indonesia, Lewat Gerakan Bawah Tanah Secara Sistematis
BNPT Bongkar Pola Serangan Terorisme di Indonesia, Lewat Gerakan Bawah Tanah Secara Sistematis

Hal tersebut disampaikan Rycko usai mengikuti peringatan tragedi kemanusiaan Bom Bali di Ground Zero atau Tugu Peringatan Bom Bali.

Baca Selengkapnya
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU

Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.

Baca Selengkapnya
PPATK Catat Transaksi Judi Online Rp600 Triliun Lebih, Dikirim ke Sejumlah Negara
PPATK Catat Transaksi Judi Online Rp600 Triliun Lebih, Dikirim ke Sejumlah Negara

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi dari judi online di Indonesia hingga kuartal 1 2024 lebih dari Rp600 triliun.

Baca Selengkapnya
Dukungan Mengalir, PPATK Diminta Tidak Takut Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu
Dukungan Mengalir, PPATK Diminta Tidak Takut Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu

PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024

Baca Selengkapnya