PPATK sebut aliran dana teroris di Indonesia berasal dari Australia

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya aliran dana dari Australia buat mendanai aksi terorisme di Indonesia. Bahkan, ada dugaan senjata api dan bom rakitan digunakan meneror Jakarta pada Kamis (14/1), berasal dari Filipina, yang dibeli dari kiriman duit seseorang dari Negeri Kanguru itu.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, usai memberi pembekalan penyidik Polda Jawa Timur, Rabu (20/1). Dikatakan Yusuf, dari penelusuran dilakukan, diketahui ada aliran dana dari warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial L. Menurut dia, L mempunyai istri warga Indonesia asal Nusa Tenggara.

Yusuf mengatakan, warga Negeri Kanguru itu kerap mengirim uang dalam jumlah besar ke rekening pribadi istrinya di Indonesia. "Dari penyelidikan kami, istri dari WNA Australia itu juga memberikan uang transferan tersebut ke seseorang berinisial H. Dan ketika dikoordinasikan dengan pihak Densus 88 Mabes Polri, ternyata diketahui kalau H ini, mengirim uang ke pemasok senjata di Filipina," kata Yusuf di Mapolda Jawa Timur.

"Tak hanya itu, uang yang ditransfer WNA Australia ini, ternyata juga dikirim ke salah satu bank milik yayasan. Dan yayasan ini diketahui pernah memberangkatkan seorang pria ke Suriah pada 2015 lalu, yang akhirnya pria ini tewas di sana. Nah, kalau dilihat dari sini. Ada korelasinya, dan ini perlu didalami lebih lanjut," tambah Yusuf.

Yusuf juga melihat adanya kelemahan mencolok pada sistem pengamanan di Indonesia. Kelemahan itu berada di daerah-daerah yang tidak memiliki kantor kepabeanan. Sehingga, barang-barang ilegal, termasuk senjata, bisa bebas masuk ke Tanah Air.

"Tidak mungkin senjata datang sendiri, pasti itu didatangkan dengan cara ilegal. Dan yang mempunyai wewenang adalah pihak Bea dan Cukai. Sementara tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki Bea dan Cukai," ucap Yusuf.

Dengan alasan inilah, Yusuf ingin memberi wacana baru ke Menkopolhukam terkait revisi Undang-Undang (UU) Kepabeanan. Jadi bukan hanya UU Teroris saja yang diusulkan untuk direvisi.

"Tapi juga UU Kepabeanan juga harus ada revisi. Ini untuk menguatkan posisi Indonesia terhadap ancaman terorisme dan ancaman lain yang perlu bersinergi. Menkopolhukam sebagai leader dengan under pressure ke Menkeu," tutur Yusuf.

Yusuf juga menyarankan, penyidik Polri harus ikut dilibatkan dalam urusan kepabeanan, karena minimnya keberadaan Bea dan Cukai, khususnya di daerah-daerah terpencil.

"Kami melihat dengan kekuatan personel Bea dan Cukai yang masih terbatas, pengetahuan terbatas, dan kemampuan terbatas bisa ditangani Polri. Semua ini karena polisi memiliki tenaga banyak, sumber daya yang besar, dan pengalaman penyidikan yang bagus," tutup Yusuf.