PPATK Temukan 4.093 Transaksi Keuangan Diduga Berhubungan dengan Terorisme Sejak 2016
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menerima informasi laporan transaksi keuangan yang disebut atau diduga berhubungan dengan kegiatan terorisme sebanyak 4.093. Hal itu diketahui sejak 2016 hingga 2021.
"Lalu kemudian kami sudah menyampaikan hasil analisis kepada Polri, BIN sebanyak 207 laporan dari hasil analisis. Nah dari hasil itulah kemudian bisa ditelusuri seperti apa Kadiv Humas sampaikan tadi pendanaannya, bahwa aliran dananya," kata Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/8).
"Tapi sekali lagi kami berpesan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, kalau memberikan sumbangan berikanlah kepada lembaga kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan," sambungnya.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana penangkapan para pelaku TPPO? Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan dari masyarakat sekitar mengenai adanya aktivitas mencurigakan oleh ketiga pelaku.
-
Kenapa ATR/BPN membuat website ppid.atrbpn.go.id? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang.
-
Siapa yang terkena dampak terorisme di Indonesia? Di Indonesia, aksi terorisme telah menyebabkan banyak kerugian dan korban. Mereka menjadi korban terorisme mengalami disabilitas seumur hidupnya, bahkan tak sedikit juga yang harus meregang nyawa.
-
Dimana bisa cek pengumuman PPPK? Informasi mengenai hasil pengumuman akan tersedia secara daring, sehingga peserta dapat mengaksesnya dengan mudah dan cepat.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
Menurutnya, PPATK tidak melarang apabila adanya sejumlah sumbangan atau transaksi-transaksi untuk membantu seseorang yang dianggao membutuhkan.
"Kita tidak melarang transaksi-transaksi adanya sumbangan-sumbangan contohnya banyak sekali saudara-saudara kita di luar negeri yang beri sumbangan terkait yang dibicarakan Pak Argo tadi dengan transaksi-transaksi yang bisa kami pantau dengan sistem keuangan dan tentunya ppatk sangat serius dalam upaya pencegahan terorisme," ujarnya.
Selain itu, dirinya mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan launching atau peluncuran pada Juli 2021 lalu, terkait sistem informasi pendanaan terorisme.
"Di situ teman-teman Densus bisa memantau langsung, BIN juga bisa langsung masuk yang siapapun stakeholder terkait dengan penelusuran transaksi keuangan untuk mendeteksi kejahatan yang saya sampaikan tadi. Bisa langsung masuk ke platform yang sama. Itulah yang kita harapkan bisa membangun NKRI bersama-sama," tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPATK menemukan dugaan transaksi mencurigakan di masa Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyatakan temuan PPATK soal transaksi keuangan mencurigakan peserta Pemilu 2024 merupakan sebuah warning atau peringatan.
Baca SelengkapnyaNusron mengingatkan jika PPATK hanya memiliki hak untuk mentracing, bukan melakukan penindakan.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.
Baca SelengkapnyaPPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III DPR
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaPPATK: Transaksi Judi Online Lebih Tinggi dari Penipuan dan Korupsi
Baca Selengkapnya