PPDB online didemo warga, Bekasi akhirnya tambah rombongan belajar
Merdeka.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya menambah jumlah rombongan belajar untuk menampung siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah. Penambahan dikhususnya di sekolah yang didemo warga.
"Kami sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud (Kementrian Pendidikan, dan Kebudayaan) terkait penambahan itu," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Bekasi, M. Supratman, Kamis (13/9).
Persetujuan itu didapat setelah lembaganya berkonsultasi langsung ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada awal pekan ini. Supratman menjelaskan terkait masalah PPDB di wilayahnya.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Di mana bisa daftar BPJS online? Aplikasi JKN Mobile ini memberikan kemudahan bagi peserta untuk melakukan berbagai kegiatan, mulai dari memeriksa status kepesertaan, mencari rumah sakit terdekat, hingga mendaftar secara online.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas PPDB? 'Waktu PPDB online kemarin tidak ada yang daftar sama sekali. Alhamdulillah ada tiga siswa yang daftar begitu PPDB offline dibuka, semuanya tinggal di sekitar sekolah,' ungkap Kepala SD Negeri 20 Palembang Meri, Jumat (21/6).
-
Bagaimana cara daftar DPTb? Mekanisme pendaftaran untuk DPTb adalah dengan mengajukan surat pindah memilih ke KPU setempat atau melalui Aplikasi Pemilu.
-
Bagaimana cara mendaftar siswa baru? Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 telah dimulai di berbagai daerah. Pendaftaran ini dibuka di berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Salah satu metode pendaftaran dilakukan secara online.
"Akhirnya Kemendikbud memberikan dua pilihan, menambah jumlah rombel atau kuota masing-masing rombel," kata dia.
Ia mengatakan, meski diperbolehkan, pihaknya tetap memperhatikan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017. Di peraturan itu, disebutkan maksimal jumlah rombel hanya 11, dengan kuota siswa 32.
"Kami mengikuti peraturan tersebut, tapi khusus yang di sekolah yang didemo warga. Alhamdulillah semua persoalan selesai," katanya.
Sebelumnya, ratusan warga berdemo di SMP Negeri 1, 2 Kabupaten Bekasi. Mereka menuntut agar anaknya bisa bersekolah di sana, bahkan gerbang sekolah sempat disegel warga.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaDiduga kekurangan siswa terjadi karena masih adanya paradigma sekolah favorit.
Baca SelengkapnyaOrang tua CPDB diimbau tak panik saat melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaPendaftaran dimulai dengan pembuatan akun oleh calon peserta didik.
Baca Selengkapnya88.000 orang mengakses lama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Senin pagi (10/6)
Baca SelengkapnyaTitik koordinat sekolah pada laman web https://ppdbkota.depok.go.id/ bahkan sempat pindah ke sekitar benua Afrika.
Baca SelengkapnyaAduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca SelengkapnyaWebsite Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta sempat mengalami down
Baca SelengkapnyaPuluhan orang tua dan siswa baru SMKN 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menggelar aksi dengan cara mengunci pintu gerbang sekolah, Senin (22/7).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan pembatalan itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya