PPKM Dilonggarkan, DPR Ingatkan Pengawasan Diawasi Ketat

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengingatkan, jika pemerintah ingin melonggarkan PPKM harus dilakukan pengawasan ketat. Khususnya oleh aparat penegak hukum supaya dilaksanakan dengan baik.

Melki mendukung sektor ekonomi untuk UMKM dilonggarkan dengan regulasi atau pembatasan khusus. Namun, syarat protokol kesehatan ketat dijalankan untuk menghindari penularan.

"Tentunya ini juga harus diawasi ataupun dikontrol dengan ketat oleh semua pihak, khususnya oleh aparat penegak hukum, TNI, Polri maupun Satpol PP agar kelonggaran yang diberikan ini, dengan jadwal tertentu, dengan kapasitas tertentu ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan terkait dengan Covid-19 yang lagi meninggi saat ini," kata Melki dalam keterangannya, Selasa (20/7) malam.

Melki meminta PPKM Darurat yang diperpanjang disosialisasikan dengan baik. Untuk di sektor hulu menahan mobilitas harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

"Kalaupun dijalankan harus dengan protokol kesehatan ketat, sehingga tidak sampai terjadi penularan ketika orang beraktivitas," kata Melki.

Politikus Golkar ini meminta supaya kapasitas rumah sakit, obat, serta alat kesehatan dipastikan untuk siap menjaga sektor hilir agar menjaga pelayanan kesehatan ideal, optimal dan baik bagi pasien Covid-19.

Melki mengatakan, Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk membantu pasien isolasi mandiri melalui telemedicine atau dikontak tenaga kesehatan. Obat juga diberi kepada pasien isolasi mandiri di kediaman masing-masing atau terpusat.

Melki pun mengapresiasi kebijakan Jokowi ini untuk tetap mengutamakan kesehatan. "Harus betul-betul jaga agar penularannya dicegah atau dihindarkan dan kapasitas tracking, tracing tetap dijaga. Isolasi mandiri juga bisa tetap dijalankan maupun terpusat dan juga di rumah sakit juga tetap kita jaga kapasitasnya," imbuhnya.

Sektor ekonomi juga diperhatikan dengan pelonggaran sesuai protokol kesehatan yang ketat.

Serta, Jokowi, menurut Melki, menekankan perlindungan sosial bagi kelompok terdampak.

"Untuk aspek sosial, perlindungan bagi kelompok kategori yang paling terdampak tadi kita dengar ada bantuan sembako, bantuan langsung tunai, subsidi listrik, subsidi internet semua bisa betul-betul diberikan kepada yang berhak," kata Melki.

"Tentu dengan keputusan ini kita akan melihat perkembangan dari angka Covid-19, dan setelah tanggal 25 seperti tadi yang sudah disampaikan, kita akan melihat ke depan apakah akan ada penyesuaian lagi dari kebijakan PPKM Darurat ini,” ucapnya.