Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PPKM Diperpanjang Sampai 23 Agustus 2021 di Jawa-Bali

PPKM Diperpanjang Sampai 23 Agustus 2021 di Jawa-Bali Menko Marves Luhut Panjaitan soal PPKM Diperpanjang. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang penerapan PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa-Bali sampai 23 Agustus 2021. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan mengatakan, dalam perpanjangan PPKM seminggu ke depan terdapat tambahan kabupaten/kota yang masuk ke level 3, yakni delapan kabupaten/kota.

"Berdasarkan evaluasi yang dilakukan berdasarkan arahan petunjuk presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3 dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus 2021," ujar Luhut dalam keterangan pers, Senin (16/8/2021).

Menurut Luhut sampai saat ini total ada 61 kabupaten/kota yang masuk ke PPKM level 3 dan 2. Menurutnya keputusan itu detailnya bakal diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Orang lain juga bertanya?

"Keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara detail," pungkasnya.

Reporter: Yopi MSumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Megawati Beberkan Nama-Nama Bakal Cagub dan Cawagub untuk Pilkada 2024 Ada dari Kepulauan Riau sampai Papua
FOTO: Megawati Beberkan Nama-Nama Bakal Cagub dan Cawagub untuk Pilkada 2024 Ada dari Kepulauan Riau sampai Papua

PDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada 169 bakal calon kepala daerah termasuk enam bakal calon gubernur untuk daerah.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap

Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Tri Tito Karnavian Lantik 6 Penjabat Ketua TP PKK Provinsi
Tri Tito Karnavian Lantik 6 Penjabat Ketua TP PKK Provinsi

Mereka yang dilantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten.

Baca Selengkapnya
Megawati Umumkan 169 Bakal Calon Kepala Daerah PDIP Besok
Megawati Umumkan 169 Bakal Calon Kepala Daerah PDIP Besok

Hasto tidak menjelaskan apakah bakal calon untuk pilkada DKI Jakarta termasuk yang akan diumumkan.

Baca Selengkapnya
Ini Usulan Rancangan Propemperda Kutai Timur 2024, Produk Hukum untuk Masyarakat
Ini Usulan Rancangan Propemperda Kutai Timur 2024, Produk Hukum untuk Masyarakat

Propemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis.

Baca Selengkapnya
PDIP Umumkan 6 Calon Gubernur-Wakil Gubenur, Ada Bali hingga Papua Selatan
PDIP Umumkan 6 Calon Gubernur-Wakil Gubenur, Ada Bali hingga Papua Selatan

Pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini dilakukan secara hybrid.

Baca Selengkapnya
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat
Ini Dilakukan Pemerintah Jokowi Agar Perhutanan Sosial Bisa Diberdayakan Masyarakat

Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin

Baca Selengkapnya
Ini 5 Provinsi dengan UMP Tertinggi di 2024, Jakarta Tetap di Posisi Pertama
Ini 5 Provinsi dengan UMP Tertinggi di 2024, Jakarta Tetap di Posisi Pertama

Tercatat sudah ada 33 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2024.

Baca Selengkapnya
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap
Kanwil BPN Jatim Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Capai Peta Jawa Timur Lengkap

Sinergi di Jawa Timur sejauh ini sudah berhasil mewujudkan pendaftaran tanah 70,57% sejumlah 14.116.932 bidang dari total sekitar 20 juta bidang tanah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Masih Misteri, Mega Simpan Rapat Jagoan di Pilkada Jakarta, Jatim dan Jawa Tengah
VIDEO: Masih Misteri, Mega Simpan Rapat Jagoan di Pilkada Jakarta, Jatim dan Jawa Tengah

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan calon di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih menunggu putusan Megawati

Baca Selengkapnya
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
PKB Akui Keputusan MK akan Ubah Peta Pengusungan di Pilkada 2024
PKB Akui Keputusan MK akan Ubah Peta Pengusungan di Pilkada 2024

Huda mengatakan, perubahan konstelasi peta Pilkada 2024 ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

Baca Selengkapnya