PPKM Level 4 Makassar, Sejumlah Anggaran akan Dialihkan untuk Bansos
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih melakukan konsolidasi kekuatan keuangan untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini Makassar dan Tana Toraja tengah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan pihaknya tengah menghitung dan menyiapkan bansos bagi masyarakat yang terdampak PPKM level 4. Danny mengaku nantinya bansos akan dikolaborasi dengan bantuan dari pemerintah pusat.
"Jadi nanti kita harus perbanyak bantuan sosial untuk masyarakat terdampak PPKM level 4 ini. Harus dibantu masyarakat, makanya minggu ini saya konsolidasi kekuatan pemerintah kota disamping bansos banyak sekali nanti dari pemerintah pusat," kata Danny saat konfirmasi merdeka.com melalui telepon, Senin (26/7).
-
Apa itu Bansos PKH? Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung keluarga yang kurang beruntung.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa tujuan dari bansos PKH? Program ini dirancang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat dengan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada penerima yang memenuhi syarat.
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
Meski demikian, kata Danny, pihaknya masih perlu konsolidasi keuangan Pemkot Makassar. Ia mengaku nantinya sejumlah anggaran akan dialihkan untuk bansos.
"Kita efektifkan pengalihan ke bansos. Karena PPKM level 4 ini cukup berat, sehingga kita harus benar-benar mendata untuk meringankan bebas masyarakat yang terdampak," tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Makassar, Asvira Anwar Kuba mengatakan pihaknya baru membicarakan teknis penyiapan bansos kepada masyarakat. Ia mengaku perlu waktu untuk melakukan pendataan berapa penerima bansos saat penerapan PPKM level 4.
"Saya belum tahu. Kita baru mau bicarakan teknisnya, baru keluar instruksinya," bebernya.
Ia mengatakan pihaknya perlu menyusun persyaratan masyarakat yang layak menerima bansos. Untuk itu perlu kehati-hatian agar tepat sasaran.
"Kita enggak mau terjadi masalah seperti saat tahun lalu. Untuk itu kita perlu kehati-hatian dalam menyusun persyaratan," ujarnya.
Meski demikian, kata Asvira, pihaknya sudah menerima instruksi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penyaluran bansos. Ia menyebutkan selama ini sejumlah masyarakat sudah mendapatkan bantuan bansos tunai dari Kemensos dan Bulog.
"Kami tidak punya datanya, karena Kemensos yang langsung membagikan melalui Kantor Pos dan BRI. Sementara untuk beras 10 Kg itu melalui Bulog," tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos Sulsel, Hasan Basri Ambarala mengatakan pihaknya baru koordinasi dengan kabupaten/kota untuk penyiapan bansos kepada masyarakat setelah ditetapkannya Makassar dan Tana Toraja diterapkan PPKM level 4. Untuk data penerima bansos, kata Ambarala, merupakan kewenangan kabupaten/kota.
"Kami hanya memantau saja. Kemensos langsung melempar ke kabupaten/kota jadi kewenangannya ada di mereka," ucapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaDaftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca SelengkapnyaFatoni mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Sumsel untuk memajukan Sumsel dan Kota Palembang.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK
Baca SelengkapnyaAgus menjelaskan saat ini pemerintah sedang menyusun data terpadu sosial ekonomi
Baca Selengkapnya