PPKM Mikro Diperketat, Pemkot Palembang Kembali Berlakukan WFH
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menerbitkan surat edaran pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM) diperketat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri mulai 22 Juni sampai 5 Juli 2021.
Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa mengungkapkan, SE WFH sudah disiapkan dan segera disebar ke setiap instansi untuk diterapkan. Langkah itu diharapkan dapat mencegah lonjakan penyebaran dan penularan virus corona.
"Untuk WFH akan dilakukan, surat edarannya sudah dibuat, nanti disebar ke setiap perkantoran dan diterapkan," ungkap Ratu Dewa, Selasa (22/6).
-
Siapa yang mengeluarkan edaran WFH PNS Aceh? Pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat edaran bekerja dari rumah bagi para ASN di lingkungan pemerintahan setempat selama pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 guna menghindari kemacetan.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Kapan PNS Aceh mulai WFH? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring.
-
Apa yang dikembangkan Pemkot Bontang usai pandemi? Cara Pemkot Bontang Kembangkan UMKM Usai Pandemi Covid-19 Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Kenapa Pemprov DKI ingin atur jam kerja? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
Menurut dia, WFH di Palembang bukan hal baru. Langkah ini pernah diberlakukan tahun lalu dan dinilai cukup efektif menekan lonjakan kasus Covid-19."Kita pernah melakukannya, kita batasi pegawai bekerja di kantor, teknisnya sama," ujarnya.
Dia memaparkan, Palembang saat ini masih menerapkan PPKM Mikro. Pelaksanaannya mengacu pada Instruksi Mendagri, termasuk soal kapan metode itu berakhir.
"Kita ikuti instruksi pusat, tentu otomatis terus diperpanjang seiring pemberlakuan WFH," kata dia.
Hingga 22 Juni 2021, jumlah konfirmasi positif Covid-19 di Palembang mencapai 14.659 kasus, setelah adanya tambahan 90 kasus baru. Dari jumlah itu, 13.167 orang dinytakan sembuh, 639 kasus kematian, dan 853 kasus aktif. Situasi itu membuat Palembang berstatus zona merah.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaKTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem
Baca SelengkapnyaJakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca SelengkapnyaWFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaApindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca Selengkapnya